Network
SUARA TERNATE - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Tobelo, Halmahera Utara menggelar dialog publik tentang Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Kecamatan Loloda Utara yang bertempat di Desa Igo, Kecamatan Loloda Utara, Halmahera Utara Minggu, 31 Maret 2024.
Dialog Publik itu dihadiri Staf Ahli Bupati Halmahera Utara, Falentino Leiwakabessy yang juga sebagai pemateri.
Dalam kesempatan itu, Falentino Leiwakabessy menyampaikan, Infrastruktur merupakan sebuah hal penting yang sudah menjadi kebutuhan Masyarakat. Dengan adanya infrastruktur, maka dengan sendirinya kualitas sumber daya manusia (SDM) semakin membaik.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024, PDIP Lakukan Penjajakan Dengan Kofifah
Untuk itu, Pemerintahan hari ini telah berupaya keras untuk bisa memutuskan kebijakan yang mengarah pada pembangunan manusia serta upaya untuk peningkatan kualitas Kesehatan dan Pendidikan
”Walaupun belum maksimal, tapi upaya itu sudah dilaksanakan hingga sekarang masyarakat bisa menikmati itu,”ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Supu, Irawan Sapsuha mengatakan, kualitas Kesehatan juga tidak terlepas dari dukungan Infrastruktur. Irawan pun mencontohkan, pada tgl 15 Januari 2024 yang lalu, ada satu pasien ibu hamil yang hendak dibawakan ke puskesmas supu untuk mendapat pelayanan dari Tenaga kesehatan.
Baca Juga: PKB dan Golkar di Ternate Silahturahmi
Hanya saja, terkendala pada Jembatan (Penghubung) yang ada di desa Supu sehingga pasien tersebut akhirnya melahirkan di atas rakit bulu dan tidak sampai ke puskesmas.
“Ini salah satu contoh faktor pendukung agar pelayanan kesehatan bisa menjadi baik jika akses dan jembatan penghubung ada,”jelasnya.
Ketua GMKI Tobelo, Rivaldo Djini mengatakan, terkait dengan upaya pemerintah yang niatnya membangun adalah hal wajib pemerintah untuk rakyatnya.
Untuk itu, kita apresiasi atas upaya-upaya tersebut, tapi di lain sisi kami selaku mahasiswa wajib mengontrol seluruh prosesnya.
“Jika kita lihat di lapangan ternyata masih banyak persoalan yang bisa kita katakan persoalan mendasar. Bula balik buku Undang-undang pun, hal yang wajib di prioritas pemerintah terhadap suatu daerah tetap saja mengarah pada Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur, tetapi hari ini berbanding terbalik,”cetusnya.
Karena, jurang lebih indonesia berusia 78 tahun Merdeka, tetapi nyatanya masyarakat Loloda belum merasakan itu secara menyenangkan.
“Jika mau cemburu, maka sudah pasti Loloda hari ini wajib cemburu dengan Pembangunan yang ada di Galela, Tobelo dan daerah lain,”pungkasnya.***
