Network
SUARA TERNATE - Presiden Joko Widodo atau yang umum disapa Jokowi disindir oleh ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.
Jokowi disindir Mardani berkaitan wacana pemerintah yang buka opsi buat TNI-Polri untuk menjabat sebagai penjabat (Pj) kepala daerah saat Pemilu Serentak 2024.
Wacana Pemilu 2024 yang akan diadakan serentak membuat pemerintah harus memutar otak.
Baca Juga: Isu Komunisme Kembali Muncul, Mahfud MD: Kalau Terjadinya Bulan September, Lalu Didramatisir
Pasalnya, akan ada ratusan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023.
Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter milik Mardani Ali Sera, ia menyebtukan jika pemerintah harus memikirkan usulan tersebut matang-matang.
"Pengalaman dwifungsi masa lalu perlu jadi pelajaran. Ada perbedaan DNA pengabdian antara sipil dengan rekan2 TNI-Polri. Plt untuk waktu yang lama amat berbahaya bagi stabilitas & kualitas pelayanan publik," kata Mardani Ali Sera.
Menurut Mardani, alih-alih diambil dari TNI-Polri, lebih baik pemerintah mengambil melalui kementerian yang berada di bawah rumpun Menkopolhukam.
"Kepala daerah hasil pemilihan langsung merupakan simbol supremasi sipil dan merupakan produk utama reformasi. Alasan transisi,yg merupakan persoalan teknis pemilihan, mestinya tdk melanggar prinsip supremasi sipil itu," ujar Mardani.
Mardani membahas lebih lanjut terkait perbaikan manajemen TNI-Polri yang tidak dilibatkan ke dalam urusan politik praktis, termasuk di eksekutif.
Berbicara tentang opsi tersebut, Mardani menyenggol Jokowi untuk mengingat peran dukungan masyarakat sipil kepada orang nomor satu saat ini di Indonesia.
"Reformasi menjadikan kita berkembang dan melangkah maju, jangan pernah abai dan melupakan semangat ini. Pak @jokowi pun sebagai presiden yang memenangi pemilihan pada 2014 dengan dukungan kelompok masyarakat sipil, harus tetap menjaga amanat reformasi," tuturnya.***
