Gerindra Yakini Revisi UU Kementerian Sebelum Prabowo Gibran Dilantik, Simak!

- 20 Mei 2024, 19:15 WIB
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta tim pemenangnya (Tangkap Layar Ig@prabowo)
Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta tim pemenangnya (Tangkap Layar Ig@prabowo) /

SUARA TERNATE - DPP Partai Gerindra terkait revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) meyakini bahwa dapat diselesaikan sebelum Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik pada Oktober 2024.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang menilai revisi UU Kementerian Negara tidak terlalu lama lantaran hanya merevisi satu pasal yang mengatur jumlah kementerian paling banyak 34 kementerian. 

Adapun, aturan jumlah kementerian itu diatur dalam Pasal 15 UU Kementerian Negara. 

Sementara, di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pembahasan pasal tersebut juga berjalan dengan lancar dan tidak mendapat penolakan.

Baca Juga: Bisa Gede Anggaran Untuk Kabinet Gemoi Prabowo Gibran

Maka dari itu, tujuh dari sembilan fraksi partai di DPR setuju adanya revisi di pasal tersebut. Sedangkan, PKS dan PDI-Perjuangan setuju dengan memberikan catatan. 

Selain itu, sembilan fraksi di DPR setuju jumlah menteri 34 dihapus dan menteri diserahkan kewenangannya ke presiden sebagai Kepala Pemerintahan. 

"Nah sehingga saya pikir pembahasannya tidak akan terlalu lama. Dan juga apabila kemudian setelah selesai bisa menjadi acuan bagi presiden terpilih untuk bisa menyusun nomenklatur," tutur Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, seperti dikutip pada Kompas TV Senin, 20 Mei 2024.

Mengenai hal itu, Dasco menjelaskan meski nantinya Presiden Terpih Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra mendapat kebebasan menentukan komposisi menteri di kabinet, dirinya mengaku belum mendapat kisi-kisi soal jumlah kementerian yang akan dibentuk. 

Baca Juga: Soal Restu Jokowi Maju Pilgub DKI Jakarta, Heru Budi: Hari Esok Penuh Misteri

Meski begitu, menurut dia Presiden Terpilih Prabowo akan menyusun kabinet sesuai dengan visi misi selama kampanye Pilpres 2024. 

"Apakah itu memperbesar atau memperkecil itu saya belum tahu. Tapi yang pasti kita memberikan ruang kepada presiden terpilih untuk menyusun kabinet dan nomenklatur sesuai dengan visi-misi yang sudah disampaikan pada saat kampanye," kata Dasco.

Dengan begitu, kata dia, Baleg DPR RI menyetujui Rancangan UU (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam rapat pleno di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024.

Lebih lanjut, draf RUU Kementerian Negara akan terlebih dahulu dikirim ke pimpinan DPR untuk dibawa ke dalam rapat paripurna terdekat guna disepakati menjadi RUU inisiatif DPR.

Baca Juga: Wacana Penambahan Menteri, DPR: Harus Didasarkan Pada Kebutuhan Pemerintah 

"Selanjutnya akan kami serahkan ke pimpinan untuk diparipurnakan supaya menjadi draf resmi usulan DPR, dan setelah itu nanti itu pimpinan DPR akan mengirim ke presiden," ucap Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Jumat, 17 Mei 2024.

Editor: Randi Ishab

Sumber: kompas tv


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah