Network
SUARA TERNATE - Selain menolak usulan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga tidak setuju dengan durasi masa kampanye yang diusulkan KPU RI.
Dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI dan penyelenggara pemilu Kamis 16 September 2021, Tito menilai pelaksanaan kampanye selama tujuh bulan sebagaimana yang diusulkan KPU RI sangat rentan menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Kita belajar dari 2019, pengalaman saya sebagai Kapolri jujur saja kasihan melihat bangsa terpolarisasinya sedemikian lama tujuh bulan," terang Tito sebagaimana dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: Masih Tarik Ulur, Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 Batal Diputuskan
Karena itu, dia meminta waktu masa kampanye pemilu 2024 cukup digelar selama empat bulan. "Saya ingin masa kampanye lebih pendek sehingga polarisasi, alasan demokrasi fine, tapi faktanya juga polarisasi mengakibatkan terjadinya perpecahan, bahkan konflik dan kekerasan yang kita alami," ujar Tito.
Soal soal distribusi logistik yang menjadi alasan KPU mengusulkan masa kampanye tujuh bulan, Tito mengaku hal itu bisa diatur melalui regulasi lain.
Baca Juga: Sempat Dilaporkan Hilang, Sepuluh Nelayan Kembali Ditemukan Basarnas Ternate
"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata dia.
Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan alasan KPU mengusulkan waktu kampanye tujuh bulan. Dengan durasi kampanye pemilu selama 120 hari yaitu 21 Oktober 2023-17 Februari 2024 maka proses pengadaan logistik yang berkaitan dengan calon hanya berlangsung selama kurang lebih empat bulan.
