Network
SUARA TERNATE - Tidak pernah mencapai target, DPRD Kota Ternate menyebutkan Wali Kota Ternate tidak pernah evaluasi tenaga pengelola Pendapatan Daerah (PD).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid usai rapat di ruang paripuran pada Senin 11 September 2023.
Kata Mubin, dalam rapat tersebut, Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman juga mengakui, bahwa sumber daya manusia (SDM) pengelola PD di Kota Ternate lemah.
“Salah satu penyebab PDtidak mencapai target, karena SDM yang parah, dan diakui Wali Kota sendiri,” tutur Mubin di gedung DPRD Kota Ternate.
Kata dia, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, realisasi rata-rata PD Kota Ternate setiap tahun, hanya di angka 75 persen dari nilai target.
Berdasarkan nilai rata-rata itu, telah menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Ternate gagal mengelola PD.
“Tadi pak wali sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang dihadapi, salah satunya sumber daya manusia,” ucap Mubin.
Oleh sebab itu, terkait persoalan ini kata dia, wali kota itu sangat paham, namun hanya sebatas mengakui, tapi tidak ada perbaikan atau evaluasi.
Bahkan, Ketua Partai PPP Provinsi Maluku Utara itu dengan gamblang menyatakan, selama 5 tahun terakhir, Wali Kota Ternate tidak pernah mengevaluasi masalah tersebut.
“Kalau evaluasi berarti akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kenaikan capai PD. Saya contohkan persoalan pasar, ketika masuk pejabat Plt malah lebih buruk lagi, dan tidak memberikan dampak apa-apa,” tuturnya.
Selain itu, upaya Pemkot Ternate dalam pencapaian PD dengan melakukan penekanan pada prinsip-prinsip pengeloalaan dan memperluas sumber-sumber pendapatan, namun tetap saja tidak berhasil.
“Sumber pendapatan kita luar biasa, tapi masa setiap tahun PD jongkok terus,” ujar dia pertanyakan progres PAD.
Menurut dia, jika SDM-nya lemah, seharusnya Pemkot Ternate memanfaatkan pihak ketiga, karea itu salah satu solusi untuk menjawab persoalan pendapatan daerah yang tidak pernah capai target.
Dia mengungkapkan, di dalam APBD 2023, terdapat nilai target pendapatan daerah sebesar Rp 1,1 trilium atau Rp1.128.324.782.624 dan realisasinya pada triwulan II atau pertengah tahun 2023 hanya Rp 438.850.103.071.70 atau 38,89 persen.
Untun itu, item Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru capai Rp 50.457.756.571.70 atau 32,75 persen dari target Rp 154.057.010.943 dengan rincian 4 item pendapatan diantaranya:
1. Pajak Daerah ditergetkan Rp71.502.853.083 dan realisasi
Rp 35.383.462.958 atau 48,49 persen.
2. Retribusi Daerah dengan target Rp 32.300.000.000 dan realisasi Rp 10.713.262.522 atau 33,17 persen.
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditergetkam Rp 5.000.000.000 dengan realisasi Rp. 1.165.134.042 atau 23,30 persen.
4. Lain-lain PAD yang Sah ditergatkan Rp 45.254.157.860 dan realisasi Rp3.197.197.049,70 atau 7,06 persen.
Kemudian pendapatan daerah dari alokasi pendapatan transfer tahun 2023, ditargetkan Rp 968.008.469.081 dan realisasi Rp 388.392.346.500 atau 40,12 persen.
Untuk rincian alokasi pendapatan transfer terdiri dari: transfer pemerintah pusat sebesar Rp 877.798.813.912 dan baru terealisasi Rp 382.060.649.887 dan pendapatan tranfer antara daerah Rp 90.209.655.169 dan realisasinya Rp6.331.696.613di semester pertama 2023.
Sementara pendapatan daerah dari item lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp6.259.302.600 belum ada realisasi.***
