Network
SUARA TERNATE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menilai, penyusunan PAD dalam Rancangan APBD 2024 oleh Pemerintah Kota Ternate tidak rasional dan asal-asalan.
Hal ini dismapikan Anggota Banggar DPRD Kota Ternate, Mubin A Wahid usai rapat tahap satu akhir di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Ternate pada Rabu malam 29 November 2023.
Kata Mubin, untuk melihat tidak rasioanlnya anggaran yang dimaksud, tinggal membandingkan target pendapatan asli daerah dalam APBD tahun 2023 dengan proyeksi di RAPBD 2024.
Baca Juga: DPRD Ternate Benarkan ada Kontraktor Keluhkan Pungli di Dinas PUPR
Mubin menjelaskan, target PAD dalam APBD 2023 sebesar Rp154 miliar dengan realisasi saat ini baru mencapai Rp56 miliar.
Sementara nilai target PAD dalam RAPBD 2024 sebesar Rp180 miliar lebih, itu berarti ada penambahan sebesar Rp20 miliar lebih.
Sedangkan reasliasi PAD tahun 2023 yang disebutkan tadi, masih jauh dari nilai targetnya, tapi Pemerintah Kota Ternate malah menaikan angka target PAD di 2024 sehingga dianggap tidak rasional.
Baca Juga: Ternate Raih Penghargaan Kota Sehat
Lebih lanjut, Mubin menerangkan, jika melihat item retribusi daerah, untuk 2023 itu ditargetkan sebesar Rp32 miliar dengan realisasi saat ini baru Rp17 miliar, kemudian di 2024 target item retribusi menjadi Rp47 miliar.
"Realisasi retribusi di tahun ini saja jauh sekali dari target, tetapi di 2024 ada penambahan target, kurang lebih sekitar Rp15 miliar, itu tidak realistisk," ujar Mubin.
Menurut dia, berdasarkan alasan Pemerintah Kota Ternate menaikan sejumlah target tadi, untuk mengejar item belanjar dalam APBD tahun depan. Sehingga DPRD meminta untuk dilakukan rasionalisasi anggaran, supaya antara belanja dan pendapatan bisa seimbang, jika tidak, sangat berbahaya.
Selain itu dia mengungkapkan, Pemerintah Kota Ternate dalam menetapkan nilai-nilai target dalam RAPBD 2024, tidak berdasrakan kajian-kajian teknis potensi yanga ada di lapangan.
Dia mencontohkan, seperti penetapan target retribusi parkir tepi jalan umum yang mengalami peningkatan dari Rp6 miliar di tahun 2023 meningkat Rp8,8 miliar di tahun 2024.
Sementara angka Rp8,8 miliar itu tidak disesuaikan denga potensi pendpatan dari titik-titik parkir tepi jalan umum yang terdapat di Kota Ternate.
"Itu memang betul, memang tidak ada kajian tentang potensi di lapangan, jadi mereka (Pemkot Ternate) menaikan itu kata orang Ternate rai-rai manggustan (Asal-asalan). Intinya tidak melalui analisis atau kajian yang rasional dan baik, tapi kenapa ditetapkan potensi pendapatan seperti itu," ucap Mubin usai rapat.
Ketua Komisi II itu menambahkan, jika proyeksi target yang tidak rasional itu dipaksakan, maka yang menjadi korban nanti adalah dinas-dinas dalam di Pemkot Ternate, karena dipastikan banyak program kegiatan tidak akan terlaksanakan.
"Kita cape-cape anggarkan tapi pada akhirnya tidak terealisasi, jadi harus realistis. Itu yang kita (DPRD) minta mereka (Pemkot Ternate) supaya meramu kembali, karena besok siang (Kamis 30 November 2023) kita akan bahas lagi soal RAPBD 2024 ini," pungkasnya.***
