KPK Periksa Kepala BKD Malut Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan, Begini Kata Miftah

15 Januari 2024, 18:23 WIB
Kepala BKD Maluku Utara, Miftah Bay disela-sela pemeriksaan KPK di Sat Brimob Polda Malut, Keluarah Akehuda, Ternate Utara. /Asri

SUARA TERNATE - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menulusuri dugaan kasus jual beli jabatan, di lingkup Pemerintah Provinsi.

Penulusuran tersebut dibuktiken dengan pemeriksaan KPK terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Utara, Miftah Bay pada Senin sore 15 Januari 2024.

Miftah mengakui, apa yang ditanyaka KPK terhadap dirinya itu, berkaiatan dengan jabatan pimpinan tinggi pratama yang ada di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Baca Juga: KPK Periksa Sejumlah Kadis di Lingkup Pemprov Malut

"Ya dia seputaran itu, yang dong (KPK) tanya saya punya tugas-tugas, misalnya soal pansel itu bagaimana, (Dugaan jual beli jabatan) ya seperti itu," ujar Miftah di Sat Brimob Polda Maluku Utara.

Kata dia, hingga saat ini sekira pukul 19.23 WIT, proses pemeriksaan terhadap dirinya masih terus berlanjut.

"Tadi saya datang ke ke sini (Sat Brimob Polda Malut) itu sekitar setemgah empat (16.30 WIT). Jadi saya datang mendahului surat panggilan," ucap dia.

Baca Juga: Gelombang di Samudra Pasifik Utara Halmahera Capai 3-4 Meter, BMKG: Pelayaran Lokal Waspada Dampaknya

Lebih jelas, dia menyatakan, pemeriksaan diguan jual beli jabatan itu, lebih mengarah ke beberapa kepala dinas yang sudah ditetapkan tersangka sebelumnya, terkait kasua suap proyek jalan dan jembatan yang menyeret Gubernur Nonaktif Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba (AGK) pada Desember 2023 kemarin.

"Tadi itu lebih fokus ke Daud (Mantan Kadis PUPR, Daud Ismail), Nan (Adnan Hasanudin Mantan Kadisperkim Malut), dan tambah dengan Imran (Imran Yakub Kadis Pendidikan Malut), jadi saya sudah kasih keterangan semua," pungkasnya.

Selain itu, dia mengaku, selama diperiksa KPK, hanya ada satu pertanyaan yang diberitakan oleh salah satu media, bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp500 miliar dari Kepala Dinas Pendidikan Maluku Utara.

Dia kemudian membantah, bahwa hal tersebut tidak benar. "Tadi saya bantah keras soal itu," tegas dia.


Sekedar diketahui, hingga berita ini tayang, proses pemeriksaa KPK masih terus berlangsung terhadap sejumlah pejabat Pemprov Malut, di Sat Brimob Polda Malut di Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara.

Sementara pejabat yang hari diperiksa terdiri dari Kepala Dinas ESDM Malut Hariyanto Andili, Kepala Sinas DP3A Malut Musrifa Alhadar, Mantan Sekretaris Dinas Pangan Malut Fahmi Alhabsyi, Kadis DKP Malut Abdullah Assagaf.***

Editor: Asri Sikumbang

Tags

Terkini

Terpopuler