Network
SUARA TERNATE - Menjelang akhir masa jabatan, Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba berambisi membangun bandara internasional di Loleo, Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara.
Ambisi Gubernur Maluku Utara ini disampaikan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara, Muhammad Sarmin S Adam, usai rapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi di kediaman Gubernur Maluku Utara, di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah pada Senin 23 Oktober 2023.
Lebih lenjut Sarmin menjelaskan, pembangunan bandara tersebut, untuk saat ini masih terkendala dengan persoalan pembebasan lahan.
Baca Juga: Diakhir Masa Jabatan, Gubernur Maluku Utara Ingin Jadikan Pulau Widi Pariwisata Prioritas Daerah
Dia mengatakan, pembebasan lahan secara keseluruhan, mencapai 400 hektar yang di dalamnya, sudah termasuk lahan untuk pembangunan bandara internasional Loleo.
"Kalau lahan sesuai draf Penlok (Penetapan Lokasi) itu 400 hektar, namun draf itu belum ditetapkan (Masih dalam pembahasan)," tutur dia.
Kata dia, rencana pembebasan lahan seluas 400 hektar itu, bukan hanya untuk pembangunan bandara Loleo saja, namun sudah termasuk kebutuhan lain seperti pembangunan kantor-kantor vertikal dan lainnya.
Baca Juga: RSUD Chasan Boesoirie Diduga Larang Pasien Gunakan Darah di PMI Maluku Utara
Selain itu, lanjut dia, dari 400 hektar, gubernur meminta prioritaskan kebutuhan pembebasan lahan untuk landasan pacu bandara Loleo yang luasannya 60 x 2500 meter.
Dia menambahkan, terkait kebutuhan anggaran pembebasan lahan 400 hektar itu, mencapai Rp 30 Miliar.
"Anggaran pembebasan lahan yang dianggarkan itu kurang lebih Rp 30 miliar, tapi itu bukan hanya bandara Loleo saja, ada beberapa pembebasan lahan, termasuk di dalamnya mendukung pembangunan percepatan ibu kota Sofifi. Biar tidak salah paham, 30 itu tidak semuanya untuk Loleo, ada beberapa yang menyangkut prioritas daerah terinklut di dalam situ (Rp30 miliar)," terangnya.
Selain itu, terdapat juga dukungan anggaran pembebasan lahan bandara yang berasal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan (Tikep), sebesar Rp 10 miliar.
Akan tetapi, menurut dia, berdasarkan informasi yang diperoleh, saat ini Pemkot Tikep telah menggeser anggaran tersebut, untuk kebutuhan lain yang bersifat prioritas.
Lanjut dia, alasan pergeseran anggaran oleh Pemkot Tidore itu menyangkut dokumen Penlok yang belum ada titik terangnya hingga saat ini.
"Tapi saya yakin, di 2024 pasti Tikep juga akan menganggarkan itu (Rp10 miliar), atau memprioritaskan itu. Alasan Tikep menggeser cukup jelas, karena Penloknya belum ada. Jadi untuk menjawab itu secara pasti harus dari Tikep, karena itu APBD-nya Tikep," ucapnya.***
