Network
SUARA TERNATE - Dibanding pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan sebelumnya, ada kesan pemilihan kepala staf TNI Angkatan Darat (Kasad) lebih politis.
Hal ini diunggkap pengamat militer Alman Helvas Ali. Menurutnya, pada pemerintahan Presiden RI Joko Widodo sarat kepentingan politis tersebut.
"Saya melihat politisasi pemilihan Kasad sepertinya sangat kuat pada era Jokowi jika dibandingkan era sebelumnya, misalnya pada era SBY karena latar belakang Jokowi yang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan TNI atau perwira TNI sehingga beliau biasanya menghendaki orang-orang yang pernah kerja sama dengan beliau pada satu masa," kata Alman saat dihubungi di Jakarta, Selasa.
Baca Juga: Soal Calon KSAD Antara Dudung Abdurachman atau Bakti Agus Fadjar? Ini Jawaban Andika Perkasa
Ia menegaskan bahwa posisi Kasad sebenarnya bukan jabatan politis, melainkan praktiknya memiliki dampak dan muatan politis.
"Ada tarik-menarik kepentingan siapa yang akan menjadi Kasad," ujar Alman.
Ia menyebutkan banyak pihak menduga partai politik (parpol) secara tidak langsung juga punya pengaruh dalam pemilihan Kasad.
"Ini semua kembali lagi pada kepentingan politik, sejauh mana politik—dalam tanda kutip—mengintervensi pengambilan keputusan. Ada banyak dugaan parpol secara tidak langsung punya pengaruh," kata Alman.
Baca Juga: Bertemu Gubernur Maluku Utara, Calon Panglima TNI Andika Perkasa Janjikan Ini
Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan, perwira tinggi yang dapat dipilih oleh Presiden menduduki posisi Kasad merupakan mereka yang berpangkat letnan jenderal.
