Network
"Realisasi retribusi di tahun ini saja jauh sekali dari target, tetapi di 2024 ada penambahan target, kurang lebih sekitar Rp15 miliar, itu tidak realistisk," ujar Mubin.
Menurut dia, berdasarkan alasan Pemerintah Kota Ternate menaikan sejumlah target tadi, untuk mengejar item belanjar dalam APBD tahun depan. Sehingga DPRD meminta untuk dilakukan rasionalisasi anggaran, supaya antara belanja dan pendapatan bisa seimbang, jika tidak, sangat berbahaya.
Selain itu dia mengungkapkan, Pemerintah Kota Ternate dalam menetapkan nilai-nilai target dalam RAPBD 2024, tidak berdasrakan kajian-kajian teknis potensi yanga ada di lapangan.
Dia mencontohkan, seperti penetapan target retribusi parkir tepi jalan umum yang mengalami peningkatan dari Rp6 miliar di tahun 2023 meningkat Rp8,8 miliar di tahun 2024.
Sementara angka Rp8,8 miliar itu tidak disesuaikan denga potensi pendpatan dari titik-titik parkir tepi jalan umum yang terdapat di Kota Ternate.
"Itu memang betul, memang tidak ada kajian tentang potensi di lapangan, jadi mereka (Pemkot Ternate) menaikan itu kata orang Ternate rai-rai manggustan (Asal-asalan). Intinya tidak melalui analisis atau kajian yang rasional dan baik, tapi kenapa ditetapkan potensi pendapatan seperti itu," ucap Mubin usai rapat.
Ketua Komisi II itu menambahkan, jika proyeksi target yang tidak rasional itu dipaksakan, maka yang menjadi korban nanti adalah dinas-dinas dalam di Pemkot Ternate, karena dipastikan banyak program kegiatan tidak akan terlaksanakan.
"Kita cape-cape anggarkan tapi pada akhirnya tidak terealisasi, jadi harus realistis. Itu yang kita (DPRD) minta mereka (Pemkot Ternate) supaya meramu kembali, karena besok siang (Kamis 30 November 2023) kita akan bahas lagi soal RAPBD 2024 ini," pungkasnya.***
