Network
SUARA TERNATE - Sekarang ini, banyak terjadi pemberhentian Kepala Desa (Kades). Fenomen itu juga dialami di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
Di mana menurut Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Maluku Utara Kebijakan pemerintah daerah tersebut, dinilai tidak mengakomodir kepentingan warga.
"Bahwa upaya kami secara maksimal, akan kami tempuh untuk mendapatkan keadilan," ujar Ketua Papdesi Maluku Utara, Rudi Duwila.
Baca Juga: Salah Gunakan Dana Desa, 16 Kades Dinonaktifkan Pemda Sula
Lebih lanjut, dia menjelaskan, kepala desa merupakan perpanjangan tangan pemerintah di daerah.
Oleh sebab itu, diharapkan seluruh Kades di Kepulauan Sula, agar tidak terpancing untuk melakukan provokasi atau terprovokasi, dengan adanya isu pemberhentian kepala desa.
Menurutnya, isu itu dilakukan oleh oknum atau kelompok, dengan tujuan menciptakan situasi yang tidak kondusif di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara.
Baca Juga: Berharap Dukungan Masyarakat, Hendrata Thes Kembali Berambisi Maju Pilkada 2024 di Sula
"Prinsipnya Papdesi Maluku Utara, akan tetap mengawal kondisi ini, agar warga desa disana, mendapat kebijakan yang pro mereka," ucapnya.***
