Kaya Sumber Daya Alam, Tapi Separo Penduduk Maluku Utara Tak Mampu Beli Makanan Bergizi

- 3 Desember 2021, 08:46 WIB
Separo Penduduk di Maluku Utara tidak terjangkau makanan bergizi
Separo Penduduk di Maluku Utara tidak terjangkau makanan bergizi /Pixabay/

SUARA TERNATE - Tingginya angka stunting di Provinsi Maluku Utara (Malut) ternyata salah satu penyebabnya adalah rendahnya asupan makanan bergizi.

Padahal, Maluku Utara memiliki kekayaan alam yang begitu melimpah, bahkan satu-satunya provinsi yang mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi.

Namun, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019, Maluku Utara termasuk salah satu dari empat provinsi yang sepertiga hingga setengah populasi penduduknya tidak terjangkau makanan bergizi. Tiga provinsi lainnya yakni Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Maluku

Baca Juga: KPK Usul Aparatur Desa yang Kembalikan Uang Korupsi Kecil Tak Perlu Diadili

Bahkan, hasil analisis Fill the Nutrient Gap (FNG) yang baru saja dirilis menunjukkan setidaknya satu dari delapan orang Indonesia tidak mampu membeli makanan yang memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Situasi ini tidak hanya didorong oleh kurangnya pendapatan di antara sebagian besar rumah tangga, tetapi juga oleh tingginya harga pangan di wilayah tersebut.

Baca Juga: Gedung Cyber Terbakar, Dua Orang Tewas, Satu Luka-Luka

Analisis FNG menemukan bahwa makanan beragam yang terdiri atas sayur-sayuran, buah-buahan, dan sumber protein yang memenuhi kebutuhan gizi makro dan mikro keluarga hampir tiga kali lipat lebih mahal dibandingkan makanan pokok yang hanya memenuhi kebutuhan energi.

Analisis FNG dilakukan oleh World Food Programme (WFP), bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Kesehatan Indonesia.

Baca Juga: Ingin Tiru Cara Kerja PRMN, Ridwan Kamil: Tunggu Tahun Depan

Melalui analisis FNG yang dilakukan dari September 2020 hingga November 2021, para pemangku kepentingan di tingkat nasional telah mengidentifikasi aksi prioritas untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bidang pangan, kesehatan, dan gizi.

"Analisis FNG akan digunakan sebagai referensi utama bagi Bappenas untuk menentukan konsensus, sinergi dan upaya bersama dalam prioritasasi kebijakan dan intervensi peningkatan pangan dan gizi di Indonesia," jelas Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas Anang Noegroho, dalam siaran resmi, Rabu 1 Desember 2021

Baca Juga: Ditanya Soal Capres 2024 oleh PRMN, Ridwan Kamil: Saya kan 2 Kali Menang Pilkada

Peluncuran analisis FNG ini diharapkan dapat membantu memanfaatkan peluang dan memperluas kolaborasi strategis di antara para pemangku kepentingan di Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan makanan bergizi untuk mencegah malnutrisi.

"Membuat makanan bergizi menjadi terjangkau oleh semua rumah tangga membutuhkan aksi dari berbagai sistem termasuk kesehatan, pangan dan pertanian, serta perlindungan sosial," tukas Christa Raeder, Perwakilan WFP untuk Indonesia.***

Editor: Purwanto Ngatmo

Sumber: Bappenas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah