Network
SUARA TERNATE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai anggaran Pemilu 2024 yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI senilai Rp 86 triliun terlalu tinggi.
Tito pun mengusulkan agar anggaran Pemilu 2024 dipangkas. Hal ini mengingatkan Indonesia masih berusaha memulihkan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Karena itu, dalam rapat dengan Komisi II DPR RI membahas Pemilu 2024, dirinya meminta agar jumlah itu dipertimbangkan agar lebih efisien. Salah satunya karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: PP Nomor 94 Tahun 2021 Wajibkan Seluruh PNS Laporkan Harta Kekayaan
Tito menilai meski sektor kesehatan telah terlihat melandai. Tetapi, Indonesia masih berusaha untuk memulihkan ekonomi nasional yang sempat minus.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," terang Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 16 September 2021.
Tito pun membandingkan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp16,186 triliun.
Selanjutnya, Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sementara itu, penyelenggara Pemilu mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Masih dari penuturannya, besarnya anggaran itu perlu kembali dipertimbangkan mengingat kondisi negara masih berupaya pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Baca Juga: Bertemu dengan Gubernur Maluku Utara, Ini yang Dipuji Anak dari Ketua MPR RI
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari 16 ke 27, ke 86 di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," tuturnya, dikutip Suaraternate.com dari PMJNews.
"Apalagi tahapannya kalau di 2022 dimulai, ini harus kita pertimbangkan betul," sambungnya.
Sebagai informasi, menurut Ketua KPU RI Ilham Saputra, pihaknya membutuhkan anggara kurang lebih Rp13,295 triliun untuk tahun 2022 saat persiapan Pemilu 2024.
Hal tersebut dibagi untuk Satker Pusat sebesar Rp388 miliar, Satker Provinsi Rp280 miliar, serta Satker Kabupaten/Kota Rp1,784 triliun.
Saat anggaran yang baru ada di Menteri Keuangan sebesar Rp2 triliun, masih kurang Rp10 triliun.***
