Network
SUARA TERNATE - Keberadaan mal pelayanan publik (MPP) di setiap daerah untuk memudahkan masyarakat mengurus berbagai administrasi sudah menjadi arahan pemerintah.
Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian usai meninjau MPP Kabupaten Badung di Mangupura, Kabupaten Badung, Bali.
Mendagri dalam keterangannya diterima di Jakarta Kamis, mengatakan keberadaan MPP menjadi bukti negara hadir dalam memberikan pelayanan yang mudah dan transparan.
Baca Juga: Daerah Capai Vaksinasi di Atas 70 Persen akan Ada Reward, Bagi yang Paling Rendah, Mendagri: Akan Kita ...
"Yang saya temui, ada beberapa provinsi, satu pun tidak ada mal pelayanan publik. Ini sekarang kami lagi dorong," kata Tito Karnavian.
Mendagri menjelaskan keberadaan MPP sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menginginkan agar masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dari pemerintah.
Melalui MPP yang bersistem satu atap menurut Mendagri Tito diharapkan seluruh pelayanan publik bisa berada dalam satu tempat.
"Memang sudah menjadi arahan dan perintah dari bapak presiden dan bapak wakil presiden (kepada kami), yang juga diberikan tugas untuk membuat mal pelayanan publik betul-betul beroperasi di Indonesia," tutur Mendagri.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Pulau Morotai, Ini Alasannya
Kehadiran MPP diharapkan menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik untuk menghadirkan pelayanan yang simpel dan tidak berbelit-belit. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mengakses layanan.
"Nilai pentingnya adalah mempermudah masyarakat bahwa negara itu hadir, pelayanan mereka mudah, klir, kemudian transparan, dan keterbukaan," ucap Mendagri.
Adapun pembangunan MPP merupakan salah satu langkah dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi. Karena itu, pemerintah mendorong semua daerah mengembangkan MPP guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebab, kata dia keberadaan MPP yang mengedepankan prinsip keterpaduan, berdaya guna, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan, dapat memudahkan berbagai urusan masyarakat.***
