Network
Suara Ternate, Debat Capres ketiga, Pemilu 2024 yang berlangsung pada, Minggu (7/1/2024) lalu, salah satunya mengangkat tema tentang pertahanan. Ketiga Capres baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum menyentil tentang kebudayaan.
Hal tersebut, sebagaimana disampaikan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Susanto Zuhdi menerangkan, baik capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak menyoroti tentang pertahanan kebudayaan.
Sementara, menurutnya, Indonesia pada masa awal perjuangan kemerdekaan telah berhasil melawan penjajah seperti Belanda dan Jepang. Ketika zaman berubah, Prof Zuhdi menyoroti soal serangan modern lebih luas dan bervariasi.
Baca Juga: Turun Dampingi Muhaimin Iskandar Kampanye, Timnas AMIN: Kemenangan Sudah Dekat
"Penyerangan sekarang bukan konvensional lagi, ada pasukan datang, tentara masuk. Katanya sih Indonesia melawan musuh yang nyata sih udah. Tidak kelihatan dalam arti fisik, masuk ke dalam seluruh sektor kehidupan, sama halnya dengan kebudayaan," jelasnya.
Selain itu, Zuhdi menekankan, bangsa Indonesia harus memiliki kekuatan yang sesuai dengan karakter bangsanya sendiri. Sehingga, seluruh rakyat sadar untuk mempertahankan sekaligus mengisi kemerdekaan. Itulah yang disebut Zuhdi sebagai pertahanan kebudayaan.
"Apakah kita sudah merdeka dengan apa yang kita punya? Yang kuat, yang mandiri, yang berkepribadian," tuturnya.
Zuhdi juga menjelaskan tentang pengaruh budaya luar terhadap anak muda melalui akulturasi budaya yang datang dari berbagai macam suku, bangsa, dan kepercayaan asing.
"Sehingga masih begitu banyak anak muda yang berorientasi ke barat. Memang sudah ada, ini menarik, itu kan pertahanan dalam arti budaya," cetusnya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Mengingatkan: Seorang Pemimpin Bangsa Harus Memiliki Pikiran Tenang dan Tidak Emosional
Lalu, menurut Zuhdi, terkait strategi pertahanan kebudayaan, saranya agar seluruh komponen bangsa dapat secara bersama mengawal pertahanan kebudayaan sehingga tidak tergerus oleh budaya asing.
"Ketahanan bangsa dalam arti kultur tadi, bagaimana strategi kita untuk mengawal, melindungi, dan menjaga kepentingan nasional dari segala gangguan dan ancaman. Kita harus menjadikan itu sebuah tantangan," ucapnya.
Amanat UUD 1945 Untuk Kebudayaan
Dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kewajiban Negara untuk memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Hal tersebut dilakukan dengan menjamin kebebasan masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Baca Juga: Kampanye Pilpres 2024 Menggunakan TikTok, Faris Mufid: Kalau Iklan Politik, Kita Memang Melarang
"Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."
Maka atas dasar tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penting dalam mewujudkan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Mengenai hal itu, setiap individu memiliki hak untuk aktif terlibat dalam proses Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. Proses ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.
Baca Juga: Ada Perubahan Tempat dan Tema Pada Debat Capres 2024, Ini Penjelasan Komisioner KPU RI
Ketiga pendekatan itu, penyebarluasan membantu menyebarkan informasi dan nilai-nilai budaya, pengkajian memberikan pemahaman mendalam, sedangkan pengayaan keberagaman berfokus pada peningkatan dan pelestarian ragam budaya yang ada.
Dari ketiganya, untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kekayaan budaya masyarakat.
