Network
SUARA TERNATE - Mantan Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, buka suara menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait gerakan sivitas akademika atau kampus.
Dalam hal ini, Mahfud mengaku berbeda pandangan dengan Luhut mengenai gerakan kampus yang belakangan ini melakukan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut menurut Mahfud, gerakan kampus di berbagai daerah, baik negeri maupun swasta adalah gerakan moral yang murni.
Baca Juga: Jawab Pertanyaan Hadirin Soal Maraknya Tambang Ilegal, Mahfud: Kalau Ilegal Harus Dibuldoser
"Kalau saya menganggap itu gerakan moral yang murni. 'Kan boleh dong berbeda pendapat dengan Pak Luhut,” tutur Mahfud usai acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta Pusat, pada Rabu (7/2/2024).
Bahkan, mantan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamana, itu menilai gerakan kampus tersebut tidak dipolitisasi sama sekali. Sebab, mereka tidak memihak kepada pasangan calon atau paslon tertentu.
“Saya menganggap itu gerakan moral murni dan tidak ada politisasinya karena mereka itu tidak memihak pasangan calon mana pun, tidak mengampanyekan siapa pun,” ucap Mahfud.
Terkait hal itu juga, Mahfud kemudian mempertanyakan sisi politisasi seperti apa yang muncul dari gerakan akademika di seluruh Indonesia yang terjadi selama masa kampanye.
Baca Juga: Mundur Diri Dari Menko Polhukam, Mahfud MD: Ini Etika Saya Pada Presiden, Bukan Etika Pada Menteri Lain
"Apa politisasinya? Apa misalnya bahwa itu partisan? Tidak ada. Mereka tidak mendukung calon tertentu," tegas Mahfud.
Sementara, kata Mahfud melanjutkan, justru orang yang berusaha memenangkan pasangan calon tertentu pada Pilpres 2024 itulah yang melakukan politisasi.
"Justru yang kemudikan melakukan langkah-langkah yang ingin memenangkan calon tertentu itulah yang melakukan politisasi di luar tugasnya," jelas Mahfud.
Hal itu, sebelumnya diberitakan Luhut pernah menyampaikan gerakan sivitas akademika diberbagai kampus adalah gerakan yang dipolitisasi.
Baca Juga: Menemui Presiden Jokowi Menyerahkan Surat Pengunduran Diri, Mahfud Enggan Mengaitkan Dengan Orang Lain
"Pada zaman seperti sekarang ini, itu 'kan politisasi. Lah orang lagi zaman kampanye begini masa kasih statement (pernyataan) begitu? Menurut hemat saya enggak pas," ucap Luhut dalam kanal YouTube salah satu media televise yang disaksikan di Jakarta pada Rabu.
Sebagaimana diketahui, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), dan beberapa kampus lain menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Begitu pun mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan Jokowi.
Petisi itu kemudian direspons Presiden Joko Widodo, yang menilai gerakan dari berbagai akademisi universitas soal pemerintahannya adalah bagian dari hak demokrasi yang harus dihargai.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tegas Sampaikan Tidak Akan Ikut Berkampanye, Jelang Tujuh Hari Pencoblosan Pemilu 2024
"Ya, itu hak demokrasi yang harus kita hargai, ya," tutur Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seperti dalam tayangan akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Sabtu (3/2/2024).
Selain Presiden Jokowi, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga menyatakan, kritik yang muncul dari sejumlah akademisi dari beberapa universitas di Tanah Air adalah bagian dari dinamika politik, menjelang Pemilu 2024 yang harus diperhatikan pemerintah.
"Dinamika politik apa pun, Pemerintah harus perhatikan, artinya meng-assurance dan mengambil langkah-langkah berikutnya seperti apa," ucap Ma'ruf.
