Network
SUARA TERNATE - Anggaran pembangunan untuk Ibu Kota Negara (IKN) dinyatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati per 29 Februari mencapai Rp2,3 triliun.
“Tahun ini, anggaran IKN di APBN adalah Rp39,3 triliun, dan realisasinya Rp2,3 triliun atau 5,8 persen dari pagu,” tutur Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2024 di Jakarta, dikutip pada ANTARA Senin 25 Maret 2024.
Adapun anggaran sebesar Rp400 miliar digunakan untuk klaster infrastruktur dari pagu sebesar Rp36,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan kementerian koordinator dan kementerian lain, serta gedung Otorita IKN (OIKN).
Baca Juga: Xi Jinping Ucapkan Selamat Untuk Prabowo Subianto, Harapannya: semoga negaramu menikmati kemakmuran
Bahkan, kemudian untuk pembangunan menara rusun aparatur sipil negara (ASN) dan pertahanan keamanan, rumah tapak menteri, pembangunan jalan tol IKN, jalan dan jembatan IKN, bandara VVIP, penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pengendalian banjir IKN, serta rehabilitas hutan dan lahan sekitar IKN.
Sementara, untuk anggaran selanjutnya digunakan untuk klaster noninfrastruktur dengan realisasi sebesar Rp1,9 triliun dari pagu Rp2,9 triliun. Anggaran itu pun digunakan untuk perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan; promosi/publikasi/sosialisasi IKN; kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi; dukungan pengamanan Polri; serta operasional OIKN.
Sehingga, total untuk alokasi anggaran IKN pada APBN sejak 2022 hingga 2024 mencapai Rp71,8 triliun. Adapun realisasi anggaran IKN pada 2022 tercatat sebesar Rp5,5 triliun dan pada 2023 sebesar Rp27 triliun.
Baca Juga: 10 Hari Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Sri Mulyani: Presiden Menetapkan THR 100 Persen
Untuk itu, secara keseluruhan, realisasi belanja negara APBN 2024 per 15 Maret mencapai Rp470,3 triliun atau setara dengan 14,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp3.325,1 triliun. Dengan demikian, capaian itu tumbuh signifikan sebesar 18,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Lebih lanjut, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp328,9 triliun yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp165,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp163,4 triliun. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp141,4 triliun.
