SUARA TERNATE - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate, hingga saat ini masih perlu melihat opsi terbaik, terkait kerja sama pihak ketiga, untuk pengelolaan gedung Plaza Gamalama Modern.
Plt Kepala Dinas (Kadis) Disperindag Kota Ternate, Nursidah Mahmud mengatakan, kerja sama untuk pengelolaan gedung Plaza Gamalama Modern harus sesuai aturan yang berlaku.
Kata Nursidah, regulasi yang menjadi dasar kerjasama pengelolaan gedung Plaza Gamalam Modern, sebagai mana yang diisyaratkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Oleh sebab itu, dia sendiri mengakui, dalam proses ini, bisa dikatakan sedikit rumit, karena terdapat 2 opsi yang bisa digunakan.
Untuk opsi pertama, Pemerintah Kota Ternate bisa melalui cara lelang pengelolaan gedung tersebut.
Namun dia beranggapan, cara pertama itu membutuhkan biaya dan waktu yang cukup panjang. Sehingga akan berlarut-larut.
Sementara opsi kedua adalah, bisa menggunakan legal opinio dari kejakasaan sebagai pengacara negara.
Baca Juga: Waspada Gelombang Tinggi, BMKG Maluku Utara Sebut Perairan Sanana Menuju Bobong Capai 2,5 Meter
"Kalau pakai opsi kedua, itu berarti kami Disperindag harus siapkan dokumen untuk legal opinion," ujar dia.
Dokumen yang maksud adalah, pembuatan kronologis pembangunan dan pemanfaatan gedung, baru kemudian dokumen rekomendasi untuk legal opinion.
Dengan demikian, katanya, legal opinion bisa menjadi dasar untuk ke tahapan perjanjian kerja sama, antara Pemkot Ternate dengan pihak ketiga, dalam hal pengelolaan gedung Plaza Gamalam Modern dapat ditindak lanjuti.
"Pengelolaan gedung itu tetap dengan pihak ketiga, dengan perjanjian kerja sama," ucap dia pada Senin, 17 Juli 2023.
Sebagaimana yang sudah diketahui, bahwa gedung Plaza Gamalama Modern itu, mulai diresmikan sejak tahun 2021 lalu. Sehingga pemanfaatan gedungnya, harus dilakukan sesegera mungkin.
Dengan begitu, menurut dia, opsi kedua adalah langkah alternatif yang cukup rasional. Sementara, pihak legislatif dalam hal ini DPRD Kota Ternate yang turut menyetujui soal kerja sama, juga menginginkan hal yang sama. Secepatnya difungsikan.***