Network
SUARA TERNATE - Diduga tidak memiliki izin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate akan menertibkan baliho para caleg dan calon kandidat kepala daerah yang tersebar di ruang publik di Kota Ternate.
Kasatpol PP Kota Ternate, Fandy Mahmud mengatakan, dasar pelaksanaan penertiban ini berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelengaraan Reklame. Sehingga, setiap pemasangan baliho harus dikenakan pajak reklame.
Oleh sebab itu, Fandy berjanji, sebelum memasuki pelaksanaan perayaan hari kemerdekaan republik Indonesia pada 17 Agustus 2023, seluruh baliho-baliho caleg dan calon kandidat sudah ditertibkan oleh Satpol PP Kota Ternate.
Baca Juga: Para Tamu di Pertemuan Istri-istri Wali Kota, Bakal Mengenakan Batik Rempah dari Ternate
Menurut dia, jika ada pihak yang beranggapan, bahwa penertiban baliho-baliho tersebut, menjadi kewenangan para penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), itu sesatu yang keliru.
"Pada intinya, kita sadari bahwa ini tahapan pemilu belum jalan, sehingga pihak penyelenggara dalam hal ini belum melakukan aksi penertiban, karena belum masuk tahapan. Akan tetapi, pihak pemerintah dalam hal ini Satpol PP, bertanggung jawab dan punya kewajiban ketertiban dan ketentraman di Kota Ternate," jelas dia pada Kamis 3 Agustus 2023.
Sementara, baliho yang tidak ditertibkan jika memiliki logo pemerintah, baik itu pemerintah kota mau pun pemerintah provinsi. Dan kemudian baliho yang turut merayakan hari kemerdekaan.
Baca Juga: Maksimalkan Gawat Darurat Saat Larut Malam, 8 Puskesman di Ternate Dapat Mobil Ambulan
"Kalau yang ada logo pemerintah itu tidak ditertibkan, termasuk juga baliho yang ada dukungan terhadap hari kemerdekaan. Kalau itu tidak ada sama sekali, saya pastikan saya akan tertibkan. Kemarin ada 4 baliho calon wali kota yang kita buka, di depan mesjid Takoma dan di Perumnas " ujar dia menegaskan.
