Network
SUARA TERNATE - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memuji peran Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pengendalian inflasi. Maluku Utara tercatat sebagai provinsi dengan inflasi paling rendah di Indonesia.
Menurut catatan Tito, penurunan inflasi di Maluku Utara mencapai 3,23 persen. Hal itu disampaikan Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah.
"Penurunan angka inflasi 3,23 persen, bahkan menjadi terendah di seluruh provinsi di Indonesia. Terima kasih teman-teman di Maluku Utara," kata Tito, dilaporkan Antara, Senin, 7 November 2022.
Baca Juga: September 2022 Kota Ternate Mengalami Inflasi pada Dua Kelompok Pengeluaran
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Tito meminta Pemerintah Sumatera Barat untuk mewaspadai angka inflasi di wilayahnya. Menurut data, tingkat inflasi dari tahun ke tahun atau data per Oktober 2021 ke Oktober 2022, inflasi di Sumatera Barat tercatat sebesar 7,87 persen.
"Meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat," ucap dia.
Menurut informasi, inflasi di Provinsi Sumatera Barat dipicu oleh kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Kondisi ini terbilang unik karena produksi beras di Sumatera Barat mengalami surplus.
Baca Juga: Warga Maluku Utara Bisa Saksikan Gerhana Bulan Total pada 8 November, Ini Jadwalnya
Tito menduga tingginya permintaan komoditas tersebut dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Sehingga, banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga, karena dinilai lebih menguntungkan.
Berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun, alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.
Realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.
Sementara itu merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen.
