Network
SUARA TERNATE - Angkat bicara soal aktivitas bagi-bagi bantuan sosial (bansos), Anies Baswedan, capres nomor urut 1, soroti Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak pernah melibatkan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini lagi, yang adalah Politikus PDIP.
"Ini kan lagi-lagi (soal) tata kelola negara itu ada aturannya, nah negara enggak boleh diatur pakai selera, itulah yang mau kami kembalikan," ucap Anies di Padepokan Kalisoga, Brebes, Jawa Tengah, Selasa, (30/1/2024).
Terkait hal tersebut, Anies juga menjelaskan, kementerian sudah punya tugas masing-masing yang tinggal dijalankan. Hal ini juga membuat kerja di kementerian menjadi lebih efektif.
Baca Juga: Tidak Ambil Pusing Terhadap Kritikan Kepadanya, Jokowi Harap Semua Menteri Fokus Jalankan Tugas
"Bila program itu pengelola sektornya adalah menteri sosial, ya jalankan, bila ada program pengelola sektornya itu menteri perindustrian, ya menteri perindustrian yang dikerjakan," tuturnya.
"Tapi kalau itu dikacaukan tata negara kita menjadi rusak, pertanyaannya apakah ini mau dilanjutkan? Apakah ini mau dibiarkan? Saya rasa rakyat menginginkan dikembalikan ketatanan yang benar," jelas Anies menambahkan.
Dalam hal ini, kata Anies, Presiden Jokowi sudah tak lagi melibatkan Risma dalam penyaluran bansos. Tapi malah, lebih sering mengajak menteri lain yang tidak punya kewenangan dalam program bansos.
Baca Juga: Pemerintah Eksploitasi Nikel Habis-Habisan Cak Imin Sebut Kerusakan Alam Menunjukan Indonesia Butuh Perubahan
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024. Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,25 triliun di tengah masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Adapun, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos BLT ini dikhususkan untuk masyarakat miskin sebagai antisipasi risiko pangan.
"Pemerintah memutuskan memberikan bantuan BLT dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan," kata Luhut di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1/2024).
Baca Juga: Timnas AMIN Akui Tom Lembong Sebagai Aset Kampanye Yang Laku Mendapat Kepercayaan Rakyat
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan BLT diberikan dengan anggaran Rp11,25 triliun. Adapun, jelas Sri Mulyani, bahwa penerima akan mendapat Rp200 per bulan, yang diberikan sekaligus pada Februari 2024.
"Jadi, penerima akan mendapatkan Rp600 ribu langsung di bulan depan. Skemanya dirapel, sama dengan pencairan bansos El Nino sebesar Rp200 ribu per bulan, tetapi dicarikan dua bulan sekaligus menjadi Rp400 ribu," ungkap Sri Mulyani.
"Karena kan ini sudah hampir selesai (Januari) jadi (disalurkan) Februari. Nanti tiga bulan sekaligus (disalurkan)," tutur Sri Mulyani menambahkan.
