Ombudsman Menilai Jargon Swasembada Beras Perlu Diturunkan Jadi 80 persen Sisanya Impor 

SUARA TERNATE - Pemerintah diminta lakukan merumuskan kembali kebijakan menyakut impor beras. 

Hal itu disampaikan oleh Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat melakukan pemeriksaan stok bers di gudang Bulog Kelapa Gading pada Juma 15 Maret 2024 kemarin. 

Menurut Yeka, seharusnya pemerintah dapat merumuskan impor beras itu, dalam bentuk jangka panjang atau untuk kurun waktu 5 tahun kedepan. 

Baca Juga: Jelang Ramadhan, Stok Beras di Ternate Aman, Harga Distributor dan Pedagang Selisi Rp15 Ribu 

Dengan begitu, stok beras tetap terjaga, dan kemudian tidak mempengaruhi atau menyebabkan harga beras jadi naik. 

Kata dia, setiap tahun Indonesia selalu impor beras sebanyka 1,5 juta ton. Baiknya kebijakan impor itu dilakukan untuk jangka panjang atau 5 tahun kedepan. 

"Sehingga tidak lagi lobi-lobi dadakan yang akhirnya menyebabkan harga beras jadi naik. Dengan demikian, Bulog punya stok lima tahun, tetapi ada juga yang dari luar negeri. Tinggal diatur kedatangannya agar tidak membanjiri pasar," ujar dia dikutip dari Antara pada Minggu 17 Maret 2024. 

Baca Juga: Hari ini Kantor Pos Cabang Ternate Salurkan Bantuan Beras Pemerintah di Pulau Ternate