SUARA TERNATE – Tim penyidik bidang pidana khusus (Pidsus), Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate kembali memeriksa Bendahara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate Fitrillah F Bachmid.
Fitrillah diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana retribusi tahun 2022 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate senilai Rp1 miliar lebih.
Kasus ini mulai mencuat ke publik saat salah satu penyewa ruko meminta bukti pembayaran untuk kepentingan usaha namun tak dapat dipenuhi oleh terduga pelaku.
Fitrillah sendiri datang ke kantor Kejari sekira pukul 09.09 WIT mengenakan baju dinas lengkap serta menggenggam sebuah map merah.
Fitrillah lalu masuk ke kantor Kejari dan langsung melapor ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelahnya masuk ke ruangan Pidsus untuk di lakukan pemeriksaan.
Baca Juga: Polantas di Ternate Berhasil Menilang 379 Kendaraan, Motor Paling Banyak
Kasi Intel Kejari Ternate, Aan Syaeful Anwar ketika dikonfirmasi mengenai pemeriksaan Bendahara Disperindag Kota Ternate belum merespon hingga berita ini di publikasikan.
Sekadar diketahui, dalam kasus itu, diduga dana retribusi Disperindag pada tahun 2022 tidak disetor ke kas negara.
Hal ini dibuktikan dengan bukti palsu setoran bank yang diduga dilakukan pelaku secara tidak sengaja sebesar Rp 760.667.921.
Sementara dana retribusi bulan Desember 2022 dan Januari 2023 yang diduga digelapkan sebesar Rp 277.685.516. Jika ditotalkan, dana retribusi yang tidak disetor senilai Rp 1.038.353.437.
Jumlah tersebut berasal dari retribusi 12 ruko dan 139 lapak. Lalu terdapat pemalsuan bukti setoran bank BPRS Bahari Berkesan sebanyak 53 bukti, sisanya belum dapat ditemukan bukti setoran.
Selain dugaan pemalsuan bukti setoran bank, cap dan paraf teller bank juga diduga dipalsukan.
Salah satu bukti yang ditemukan yakni setoran salah satu ruko yang berada Kelurahan Muhajirin atas nama Kasturi dengan nominal Rp 50.000.000.
Dengan tanggal setoran 16 Desember 2022, Nomor Bukti Setoran 990/4914/DPP-KT/2022 ke nomor Rekening 01.11.000101 atas nama Pemda Kota Ternate.
Ada pula surat pernyataan dari terduga yang ditandatangani di atas meterai 10.000 pada 1 Maret 2023.
Dimana terduga mengakui dirinya telah menyalahgunakan dana retribusi dari pedagang dan berjanji akan mengembalikan dana tersebut sambil menunggu hasil perhitungan dari bendahara pengeluaran.