Network
SUARA TERNATE - Pengelolaan Terminal Gamalama di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) ternyata ditemukan sederet masalah berupa Maladministrasi oleh Ombudsman Maluku Utara.
Temuan ini terungkap dalam hasil Rapid Assessment yang diserahkan Ombudsman kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
Anggota Keasistenan Bidang Pencegahan Maladministrasi, Ombudsman Maluku Utara, Nurul Fajri Husin disela-sela penyerahan hasil rapid assesment Terminal Gamalama itu mengungkap, sederet pelanggaran maladministrasi diantaranya pengabaian kewajiban hukum, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, dan tindakan tidak patut.
Baca Juga: FAKTA BARU, Novia Widyasari juga Alami Pelecehan Seksual oleh Senior di Kampus
Tidak hanya itu, Ombudsman Malut juga menemukan masalah terkait perencanaan dan pembangunan dalam revitalisasi terminal, ketersediaan standar pelayanan prosedur, serta kerja sama pihak ketiga untuk pembangunan lapak.
Dalam hal penempatan lapak pedagang, Nurul menuturkan terdapat pengabaian kewajiban hukum, terjadinya diskriminasi, dan penyimpangan prosedur.
Baca Juga: Jelang Nataru, Pemerintah Batal Berlakukan PPKM Level 3 di Semua Wilayah, Ini Alasannya
"Untuk itu, diberikan tindakan korektif atau saran perbaikan kepada masing-masing Instansi," katanya sebagaimana dikutip di laman ombudsman.go.id Selasa, 7 Desember 2021
Untuk Dinas Perhubungan (dishub) Kota Ternate misalnya, disarankan melakukan pembangunan dan penempatan lapak yang harus berpedoman dengan DED, memperhatikan aspek standar pelayanan kenyamanan terminal.
