Network
SUARA TERNATE - Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Malut akan mengangkat isu-isu tentang masalah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil dari ancaman perubahan iklim di ajang Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) ke-XIII yang berlangsung di Makassar, Sulawei Selatan (Sulsel).
Direktur Eksekutif Daerah, WALHI Malut Ahmad Rusydi Rasjid mengatakan isu ini sangat penting saat ini karena saat ini sebagian besar hektar hutan yang tersebar di 856 pulau, ditimpah berbagai macam izin konsesi perusahaan, baik itu pertambangan mau pun perkebunan monokutur Sawit, termasuk dengan izin-izin yang berbasis lahan.
"Kalau seperti itu justru berdampak pada lingkungan. Ketika lahan dan lain sebagainya dialih fungsikan baik sebagai pertambangan dan perkebunan (Sawit), itu dia akan terjadi degradasi lingkungan yang cukup besar," katanya
Baca Juga: Malut Dorong Ismet Soleman di Bursa Pemilihan Dewan Walhi Nasional
Dari catatan WALHI Malut, dati total luasan hutan di Maluku Utara sebesar 2.519.623.91 hektar, 76.800,51 hektar diberikan kepada 41 pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan.
Sedangkan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sebesar 59.949,14 hektar. Masih ada lagi untuk Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam sebesar 735.941 hektar.
Baca Juga: Wahai Pemkot Ternate, Lihatlah Kondisi Lantai dan Listrik di Lapak Ikan Pasar Bahari Berkesan
Kemudian IUPHHK pada hutan tanaman 67.684 hektar, dan IUPHHK pada hutan tanaman rakyat 19.438 hektar. Sementara hutan lindung 577.504,18 hektar, hutan konservasi 218.955,20 hektar dan hutan produksi 1.711.536,10 hektar.
"Masih ada lagi konsesi untuk 96 IUP yang saat ini sudah masuk tahap operasional produksi dan 3 kontrak karya sebesar 614.881,17 hektar," katanya.***
