Suara Ternate -Pelatihan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, pada 1 Syawal disebut berbeda. Hal tersebut dikarenakan metode terapinya yang berbeda, yakni Hisab dan Rukyah.
Lantas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas dalam hal ini menyatakan bahwa pentingnya netralitas pemerintah dalam menangani perbedaan pendapat terkait iuran waktu Idul Fitri 1444 Hijriah.
"Pemerintah harus berpijak pada UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menjamin kebebasan beragama dan menjaga hak warganya dalam menjalankan ibadah," ujarnya.
Baca Juga: Kemnaker Terima Aduan sebanyak 938 di Posko Aduan THR, Maluku Utara Terdapat 1 Aduan
Sehingga, Anwar menyarankan agar pemerintah tidak mencampuri urusan belanja Idul Fitri 1444 Hijriah, berdasarkan hasil metode mana yang dipakai. Akan tetapi, menyerahkannya kepada umat Islam untuk memilih yang menentukannya sendiri.
“Pemerintah memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan ibadah Idul Fitri berjalan dengan baik dan lancar, serta memfasilitasi umat Islam dalam menentukan waktu Idul Fitri tanpa memihak pada salah satu metode,” ucapnya.
Nah, jadi posisi pemerintah kata Buya Anwar (sapaannya) yang seharusnya tidak membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain atau mendukung yang satu dan tidak mendukung yang lain.
Baca Juga: Perubahan Cuti Bersama ASN Telah Diterbitkan Pemerintah Melalui Keppres, Serta Daftar Hari Raya
Selain itu, karena kalau pemerintah sampai melakukan itu berarti pemerintah selain telah melawan konstitusi juga telah melawan Al-Qur'an.
“Oleh karena itu jika ada yang mau memakai fasilitas negara seperti masjid dan tanah lapang untuk salat Idul Fitri, maka pemerintah harus berlaku arif bijaksana dengan mempersilahkan umat Islam untuk pengendali masjid dan tanah lapang yang dimiliki oleh negara tersebut,” kata Buya Anwar.
Nampak berbeda, Muhammadiyah sendiri telah menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Sementara, pemerintah dan Nahdlatul Ulama masih menunggu hasil sidang Isbat yang biasanya dilaksanakan pada 29 Ramadhan.
Oleh karenanya, penetapan waktu Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah Muhammadiyah serta Pemerintah Nahdlatul Ulama terjadi perbedaan.
Baca Juga: Sepuluh Hari Terakhir Ramadhan, Penting Untuk Hidupkan Amalan Ini
Hal tersebut membenarkan Wakil Presiden RI (Wapres) KH Ma'ruf Amin atas potensi perbedaan itu. Meski demikian, Wapres meminta umat muslim di Indonesia untuk menyikapi perbedaan tersebut dengan toleransi sesuai keyakinannya masing-masing.
Bahkan Wapres RI pun bilang, ketentuan perbedaan dalam penetapan 1 Syawal merupakan hal biasa di Indonesia. Sebab dalam penuturannya, memang sempat muncul konflik-konflik di tengah umat Islam pada awalnya, tetapi kemudian semua diupayakan untuk menghilangkan prinsip toleransi.
“Kita terus sosialisasi, edukasi. Sekarang rukun-rukun saja, sambil terus mencari metode untuk bisa mempertemukan dua metode ini, imkanur rukyah dan wujudul hilal,” tutur Wapres Ma'ruf Amin