Network
SUARA TERNATE - Hasto Kristiyanto, Sekertaris Jenderal PDI-Perjuangan, menentang Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak melibatkan Menteri Sosial, Tri Rismaharini dalam membagikan bantuan sosial (bansos).
Bahkan dalam konfrensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, kata Hasto, bansos merupakan kebijakan negara yang terus didorong implementasinya oleh PDIP.
“Bahkan satu-satunya partai yang mengadakan rapat kerja nasional fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara hanyalah PDIP,” tutur Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Rabu (31/1/2024).
Baca Juga: Soal Presiden Jokowi Tidak Melibatkan Mensos Bagikan Bansos, Anies: Negara Tidak Boleh Diatur Pakai Selera
Adapun, Hasto juga mengatakan keengganan Jokowi untuk melibatkan Risma dikarenakan sosok Risma yang memiliki integritas tinggi. Diakuinya, Risma tidak ingin jika data Kementerian Sosial (Kemensos) dipakai untuk kepentingan politik partisan.
“Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga,” ungkapnya.
Alasan tersebut, bagi dia, tidak adanya keterlibatan Risma ini, bansos kemudian rawan dipolitisasi. Hal tersebut terbukti ketika kemunculan bansos bergambar paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran beberapa waktu lalu.
“Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat,” imbuhnya.
Baca Juga: Terkait Luhut, Tom Lembong: Kita Adu Data dan Analisa Biar Masyarakat Yang Menilai
Selain itu, tegas Hasto menyampaikan bahwa langkah tersebut tidak sesuai dengan pemerintah. Bahkan hal ini berdampak pada suasana kabinet yang diakui Risma sudah tidak nyaman karena harus melewati pemeriksaan sebelum para menterinya menghadiri rapat.
“Tapi tugas untuk rakyat, bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma,” jelasnya.
