Network
SUARA TERNATE - Menghormati hari tenang jelang pencoblosan pemilu 2024 pada 11 hingga 14 Februari 2024 nanti, pemerintah menjanjikan akan menghentikan penyaluran bantuan pangan beras setelah banyak mendapat kritik.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arif Prasetyo Adi, yang mengatakan bahwa pihaknya akan menginformasi lagi secepatnya mengenai keputusan penyaluran bantuan pangan beras ini karena Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) juga sudah membuat perencaan distribusi ke Indonesia.
"Sedang dipertimbangkan untuk dihentikan sementara di hari tenang tanggal 11 Februari sampai dengan pencoblosan 14 Februari 2024," tutur Arief Prasetyo Adi di Jakarta, seperti dikutip pada Inilah, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga: Sebut Gagasan Revolusi Mental Belum Terlaksana Dengan Baik, Anies: Sekarang Masih Banyak Fenomena Orang Dalam
Sementara, penyaluran bantuan pangan beras dilakukan Bapanas sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres 66 Tahun 2021, di mana Badan Pangan Nasional memiliki salah satu tugas untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.
Akan tetapi, mengenai pemberian bansos yang langsung dilakukan Presiden Jokowi ke berbagai daerah, sebelumnya mendapat sorotan negatif dari banyak pihak. Sebab, diduga dipolitisasi untuk memenangkan salah satu paslon dalam Pilpres.
Hal tersebut dikarenakan, pemberian bansos yang seharusnya dilakukan per bulan, tetapi dirapel hingga menjelang Pilpres pada 14 Februari 2024.
Padahal, pemerintah melalui APBN 2024 sebenarnya sudah menganggarkan Rp 496,8 triliun untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) yang ditargetkan hingga bulan Maret tahun ini. Tetapi, Jokowi kemudian memperpanjang sampai bulan Juni dengan menambah anggaran hingga Rp 11,25 triliun lagi.
Baca Juga: Terima Keluhan Soal Pupuk Subsidi, Prabowo: Ini Harus Kita Ringkas Semua Supaya Efisien
Adapun menurut Menko Airlangga Hartarto, terkait sumber anggaran tambahan, yakni berasal dari pemangkasan atau pemblokiran anggaran kementerian dan lembaga yang terkumpul hingga Rp 50,1 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
“Nanti itu tekniknya ada macem-macem cara. Bu Sri Mulyani akan menyelesaikan, salah satunya automatic adjustment (pemblokiran),” ucap Airlangga kepada awak media di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Airlangga juga menyampaikan bahwa alasan pemerintah untuk menambah subsidi itu, sebab, subsidi pupuk sangat penting mengingat Indonesia sudah memasuki musim tanam.
“Kemarin dengan dana yang ada Rp26 triliun itu hanya mencakup 5,7 juta petani. Sehingga, kita harus menambah 2,5 juta petani. Ini subsidi pupuk tidak boleh terlambat. Sehingga Bapak Presiden Jokowi sepakat untuk menyetujui ditambahkan subsidi Rp14 triliun,” ujarnya.
Baca Juga: Mengenai Mensos Tidak Terlibat Dalam Bagi Bansos, Hasto: Ini Penyalahgunaan Politik Bansos Yang Sangat Serius
Selain itu, tambahan bansos itu bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan dan pengganti dari program BLT El Nino. Maka, pemerintah akan membagikan bantuan tersebut dengan total sebesar Rp 600 ribu per kepala keluarga untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
