Network
SUARA TERNATE - Terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta berbagai pihak jangan hanya berteriak soal kecurangan pemilu 2024, tetapi menyerukan agar cukup dilaporkan ke Bawaslu maupun Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut mendapat respons dari Pakar dan praktisi kebijakan publik, Yanuar Nugroho yang tidak menyetujui pernyataan itu.
Untuk itu, Yanuar menegaskan, berbagai kecurangan pemilu tetap harus diteriakkan selain dilaporkan ke Bawaslu dan MK.
“Kecurangan ini mesti terus diteriakkan, itu hak kita jadi narasi jangan teriak-teriak tapi laporkan saja itu enggak benar! Laporkan iya, tapi teriak mesti terus,” tutur Yanuar melalui video yang beredar di media sosial, di Jakarta, seperti dikutip pada laman Inilah, Senin (19/2/2024).
Baca Juga: Respons Soal Gerakan Sivitas Akademika Kritik Jokowi, Mahfud MD Berbeda Pandangan Dengan Luhut Pandjaitan
Adapun, menurut Yanuar mencermati pernyataan Jokowi itu memiliki dampak yang begitu besar sebab selama beberapa hari terakhir omongan soal kecurangan di media sosial mengalami penurunan. Ia menilai fenomena ini dianggap menyimpang.
Oleh karena itu, baginya, narasi kecurangan harus terus disuarakan oleh seluruh pihak karena kecurangan sendiri merupakan tindakan menyimpang yang tidak layak untuk dianggap biasa.
“Sekali lagi, kecurangan ini jangan dianggap normal. Lalu kalau normal enggak usah diberitakan gitu kan, jangan, jangan please,” kata Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Dryarkara ini.
Baca Juga: Mahfud MD Bantah Dikucilkan Ganjar dan PDIP, dan Tegaskan Itu Hoax
Selain itu, menurut Yanuar, jika masyarakat masih memiliki kesetiaan kepada demokrasi bangsa, maka seluruh pihak wajib untuk bekerja sama. Kerja sama tersebut diwujudkan salah satunya dengan menjaga Indonesia dipimpin oleh sosok yang lahir dari kecurangan.
“Kita jangan terus mendidik warga untuk memilih tidak maju. Demokrasi apa yang anda dapat dengan kecurangan yang dinormalisasi?” ujarnya.
Kemudian, Yanuar menantang pernyataan Jokowi dengan terus menyuarakan narasi kecurangan sambil tetap melaporkan ke pihak berwajib. Adapun, ia mengklaim bahwa langkah ini untuk mencegah lahirnya pemimpin baru dari kecurangan karena akan menghambat terwujudnya cita-cita bangsa.
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Tegas Sampaikan Tidak Akan Ikut Berkampanye, Jelang Tujuh Hari Pencoblosan Pemilu 2024
“Demokrasi apa yang anda dapat kalau seperti ini (kecurangan) dianggap normal, dianggap biasa, malah dijadikan sebagai strategi pemenangan, enggak ada, semu. Pemimpinan juga akan kayak gitu. Indonesia 2045, Indonesia Emas itu ya mimpi saja itu, enggak akan tercapai percaya saya, enggak akan,” tuturnya tegas.
Sementara, sebelumnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 baik di dalam maupun di luar negeri diduga kuat terjadi banyak kecurangan.
Mengenai hal tersebut, Presiden Jokowi meminta seluruh pihak melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Semuanya kan ada mekanismenya. Kalau di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu," ucap Jokowi kepada awak media, Rabu (14/2/2024).
Baca Juga: Minta Pendukungnya Tangguh Hadapi Opini Pilpres 2024, Anies: Rakyatlah Penentu Arah Masa Depan Bangsa
"Mekanisme nanti persidangan di MK. Nanti saya kira udah diatur semuanya. Jadi janganlah teriak-teriak (pemilu) curang," imbuhnya.
