Network
SUARA TERNATE - Gelar sidang kabinet hari ini, Mahfud MD menanggapi dengan menganggap tidak tepat pemerintah membahas mengenai makan siang gratis saat sidang kabinet paripurna.
Sebelumnya, Mahfud enggan menanggapi perihal program yang diusung oleh pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Terserah kamu saja hehe. (Kalau secara etis atau tidaknya) ya kamu nilai sendiri saja," tutur Mahfud kepada wartawan saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
Namun, setelah tahu bahwa program ini dibahas dalam sidang kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Mahfud angkat bicara. Dia bahkan menduga, mungkin saja pembahasan ini dimaksudkan sebagai langkah antisipasi pemerintah, guna memetakan risiko jika program ini dijalankan kelak.
Baca Juga: Mahfud MD Bantah Dikucilkan Ganjar dan PDIP, dan Tegaskan Itu Hoax
"Mungkin saja itu, kan tidak apa-apa juga. Seumpama diputuskan tidak, ya mungkin programnya lain. Ya itu saja menurut saya, kan tidak apa-apa, masa mau protes sidang kabinet," katanya.
Walaupun begitu, ia merasa kurang pantas jika program makan siang dan susu gratis ini masuk ke dalam perencanaan APBN 2025. Adapun alasan dia, program itu adalah janji kampanye kandidat presiden yang belum resmi menang apalagi dilantik.
"Mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru. Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang bisa masuk nanti di APBN perubahan, Juni 2025," ujar Mahfud menerangkan.
Baca Juga: Jadi Menko Polhukam Ganti Mahfud MD, Hadi Sebut Akan Silaturahmi Dengan Pemimpin Sebelumnya dan Mohon Arahan
Sementara, diketahui sidang kabinet paripurna itu digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024), yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Bahlil Lahadalia Menteri Investasi, usai mengikuti sidang mengatakan, pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Selain itu, Bahlil juga menyampaikan, pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," terangnya.
Baca Juga: Terkait Hak Angket Untuk Pemilu 2024, Mahfud Md: Mendukung Juga Enggak Ada Gunanya Kalau DPR Enggak Mau
Bahlil ketika ditanya apakah sidang kabinet paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden yang lain, Bahlil mengatakan, ia tidak mengetahui secara detail.
"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," tutur Bahlil.
Lebih lanjut, kata dia, yang jelas begitu masa jabatan Presiden Jokowi selesai Oktober 2024, otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam sidang hari ini.
