Network
SUARA TERNATE - Mengenai sidang Kabinet Paripurna, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap, anggaran untuk program makan siang gratis sekitar Rp15.000 per anak. Jumlah itu belum termasuk anggaran untuk program susu gratis.
"Per anak kira-kira Rp15.000," tutur Airlangga kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).
Sementara, untuk besaran biaya makan siang gratis itu akan berlaku sama di seluruh Indonesia. Namun, wilayah mana saja yang akan didahulukan mendapat makan siang dan susu gratis bagi anak-anak belum diputuskan.
Baca Juga: Pemerintah Gelar Sidang Kabinet Paripurna Bahas Makan Siang Gratis, Mahfud Nilai Itu Tidak Tepat
Airlangga dalam hal ini mengakui, dalam rapat tersebut membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk membahas program-program prioritas presiden terpilih mendatang.
Untuk itu, kata dia, pemerintah saat ini juga sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil hingga balita, serta anak-anak sekolah mulai dari TK, SD dan SMP. Dari data yang ada bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” kata Airlangga.
Hal tersebut, sebagaimana juga disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mengatakan dalam Sidang Paripurna membahas RKP 2025. Sementara, program makan siang gratis baru dibahas awalan saja.
Baca Juga: Memimpin Partai Golkar, Airlangga Hartarto Panen Pujian Usai Raih Suara dan Kursi Pada Pemilu 2024
Tak terlepas, Bahlil juga menerangkan, pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Lantas, terkait fakta dalam perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait perolehan suara Pilpres 2024 yang belum final. Bahlil mengenai hal itu, mengatakan bahwa pembahasan program makan siang gratis dalam RKP 2025 adalah untuk mengantisipasi dan sebagai asumsi APBN 2025.
Bahkan, dia menilai pembahasan program makan siang gratis itu tidak mendahului KPU RI, sebab hal tersebut sebagai langkah antisipasi, simulasi dan rancangan saja.
"Ini hanya rancangan, simulasi saja, tahap awal kan boleh-boleh saja," jelasnya.
Adapun Bahlil, saat ditanya apakah Sidang Kabinet Paripurna turut membahas program calon presiden dan wakil presiden lain, dia mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara detail.
"Tadi kan rancangan umum saja belum detail. Detailnya belum tahu karena saya bukan tim teknis," ujarnya.
Adapaun, kata dia, yang jelas begitu masa jabatan Presiden Joko Widodo selesai Oktober 2024, maka otomatis presiden terpilih akan menjalankan apa yang dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna saat ini.
