SUARA TERNATE - Predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK, wajib dicanangkan oleh setiap lembaga pemerintah sebagai semangat memberantas korupsi.
Hal itu disampaikan akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Hendra Kasim ketika menanggapi predikat WBK yang belum pernah diraih oleh Kantor Imigrasi Ternate.
Kata Hendra, pemberian predikat WBK itu melalui penilaian dari instansi terkait seperti, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Inspektorat dan instansi lain yang tergabung dalam tim eksternal penilaian.
Baca Juga: Imigrasi Ternate Belum Dapat Predikat WBK
Menurutnya, setiap indikator yang dinilai tim eksternal, harusnya disampaikan ke instansi yang dinilai, hal itu dimaksudkan agar instansi tersebut dapat memperbaiki kekuranganya untuk menuju ke predikat WBK.
Selain itu, instansi yang dinilai juga harus proaktif atau konsisten dalam membenah diri jika ingin menuju ke predikat WBK, misalnya internal Imigrasi Ternate yang tak pernah meraih WBK, kiranya menyadari dan harusnya mengetahui hasil penilaian tim eksternal yang disebutkan tadi, agar ada langkah perbaikan demi menuju ke WBK. WBK merupakan suatu standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah,
"Kalau saya itu melihat dari 2 aspek itu, pertama yang menilai harus memberikan penjelasan apa yang lebih atau apa yang kurang, dan yang berikutnya yang dinilai harus menanyakan hasil penialaian seperti apa, supaya ada perbaikan yang dilakukan," jelas Hendra pada Senin 4 Desember 2023.
Baca Juga: Jajaran Lapas Sanana Kemenkumham Malut Ikuti Puncak Peringatan HBP Ke-59
"Saya pikir soal WBK ini soal political will, mau atau tidak mewujudkan wilayah bebas korupsi," ujar Hendra sekali lagi.
Menurutnya, Imigrasi Ternate seharusnya sudah bisa mewujudkan WBK, karena Kepala Imigrasi Ternate saat ini sudah memimpin dalam waktu yang cukup lama.
"Kan pencanangan WBK ini kan sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan saya pikir sudah cukup waktunya untuk benahi internal (Imigrasi Ternate)," pungkasnya.
Baca Juga: Amukan Keluarga Korban di Lapas Ternate Warnai Penyerahan Napi Kasus Pembunuhan yang Kabur
Tak hanya Hendra, terkait WBK di Imigrasi Ternate juga mendapat sorotan dari akademisi Universitas Khairun Ternate (Unkhair), Muammil Sunan.
Muammil menyatakan, jika Kantor Imigrasi Ternate tidak pernah mendapat WBK, itu menunjukan ada permasalahan pada sistem pelayanannya.
Dosen Unkahir itu mengatakan, saat ini pelayanan sudah harus bebasis IT dengan memanfatkan teknologi, dengan begitu sistem pelayanan publik dapat ditingkatkan, sehingga Kantor Imigrasi Ternate masuk dalam kategori untuk meraih WBK.
Sebaliknya, dia kemudian mempertanyakan ada apa dengan Imigrasi Ternate, jika ada beberapa pelayanan yang sudah berbasis IT, tapi sampai saat ini belum juga masuk dalam kategori atau meraih WBK dari KemenPANRB. Sementara Imigrasi Tobelo mampu meraih predikat tersebut pada Desember 2022 lalu.
"Kalo kantor Imigrasi Ternate belum masuk WBK, maka perlu ditelusuri sistem pelayanan yang diberikan seperti apa? Tentunya sebagai instansi vertikal yang ada di daerah harusnya mampu berikan pelayanan yang lebih baik dengan pemanfaatan teknologi," ujar dia.
Tak hanya itu, dia juga menyentil terkait kepimiminan Kepala Imigrasi Ternate, Putut Sukoco Nusantoro yang sudah berlangsung 6 tahun lamannya.
Menurut dia, dengan masa kepimpinan yang cukup lama itu, harusnya Putut Sukoco Nusantoro memilik pengalaman yang mampu membawa Imigrasi Ternate ke predikat WBK.
Olehnya itu, dengan tegas dia menyatakan, harusnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Maluku Utara mengevaluasi kinerja kepala Imigrasi Ternate.
"Ya harusnya kepala Imigrasi Ternate itu dievaluasi oleh Kemenkumham Maluku Utara, karena masa kepimpinan 6 tahun itu cukup lama dalam instansi vertikal, tapi tidak pernah dapat WBK," tegasnya.
"Kalo WBK tidak pernah diraih, berarti masih ada praktek korupsi. Untuk itu kepala Kantor Imigrasi harusnya bisa benahi pelayanan dimulai stafnya hingga sistem yang ada," ucap dia sekali lagi.***