Network
SUARA TERNATE - Pemerintah terus mematangkan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam pelayanan publik.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah sepakat bahwa NPWP akan dihilangkan. NPWP akan terintegrasi dan digantikan dengan NIK.
Pemerintah, kata Zudan terus mendorong terjadinya era satu data lewat mengoptimalisasi NIK. Berbagai kementerian dan lembaga mulai mencocokan datanya dengan Dukcapil sehingga perencanaan, pembangunan hingga pelayanan publik menjadi lebih tepat sasaran.
Baca Juga: Tidak hanya CPNS, Anak Nia Daniaty juga Lakukan Penipuan Rekrutmen TNI dan Polri
“Integrasi data penerima bansos, misalnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial melakukan pencocokan DTKS dengan NIK yang diampu Dukcapil. Bila ditemukan ada data yang tidak cocok NIK-nya, maka data tersebut dikeluarkan dari DTKS,” katanya.
Tidak hanya itu, integrasi data juga telah merambah cakupan sektor-sektor lainnya. Mulai dari provider jaringan layanan telekomunikasi, asuransi, perbankan, pertanahan, kesehatan, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, hingga pembangunan demokrasi.
Baca Juga: Tahun Depan Dana Desa di Maluku Utara Turun Rp98 Milar. Ini Rincian TKDD di Kabupaten dan Kota
"Data DPO juga sudah terintegrasi dengan data kependudukan Dukcapil karena Polri rutin menggunakan hak akses data kependudukan melalui face recognition dan pencocokan biometrik untuk menangkap berbagai pelaku kejahatan seperti terorisme," bebernya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekan peraturan tentang Pencantuman dan Pemanfaatan NIK dan NPWP dalam pelayanan publik. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2021.***
