Network
SUARA TERNATE - Berkaca pada pansel tahun 2019, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengingatkan, agar panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berisi orang titipan.
"Pansel ini harus independen, betul-betul independen. Jangan diintervensi, karena catatan saya pansel-pansel sebelumnya itu dititipi nama-nama," tutur Koordinator MAKI Boyamin Saiman seperti dikutip pada Inilah, Kamis 9 Mei 2024.
Adapun, Boyamin khawatir apabila, pansel terpilih merupakan orang titipan. Karena, bakal muda dipengaruhi dan tidak memilih kewenangan penuh menyeleksi capim KPK.
Baca Juga: Jokowi Tak Mempermasalahkan Fotonya Tidak Dipajang di Kantor PDIP Sumut
"Si A Si B nanti harus lolos dan dibawa ke DPR. Nanti dengan alasan di DPR ada yang urus lagi untuk bisa dipilih DPR. Nah saya minta ini tidak ada lagi titipan-titipan lagi, betul-betul dipilih orang yang punya kapasitas untuk jadi pansel dan diberi kewenangan penuh untuk memilih calon," ungkapnya.
Sementara, dia juga menambahkan, para anggota pansel mesti memiliki integritas agar dapat menghasilkan calon berkualitas. Jangan sampai melahirkan pimpinan KPK bermasalah dan terseret kasus etik seperti Firli Bahuri, Lily Pintauli, Alexander Marwata hingga Nurul Ghufron.
"Karena pemberantasan korupsi jelek gara-gara pimpinan KPK bermasalah, sekarang pemerintahnya kena imbasnya, dianggap gagal memberantas korupsi," ujarnya.
Baca Juga: Tutupnya Legendaris PT Sepatu Bata, Jokowi dan Agus Gumiwang Mengomentari
Supaya kejadian seperti itu, tidak terulang lagi ke depannya, Boyamin mengingatkan Jokowi lebih bertanggung jawab memilih pansel yang memiliki independensi. Sehingga, dapat menyelamatkan pemberantasan korupsi di Tanah Air ke depannya.
"Kalau KPK gagal, kemudian pemerintahnya cuci tangan bahwa itu tanggung jawabnya KPK, nggak boleh lagi begitu, jadi ini harus tanggung jawabnya pemerintah. Sehingga harus mencari sekali lagi urgensinya mencari pansel KPK yang kapasitasnya dan integritasnya hebat dan kemudian diberi independensi, diberi kemandirian," katanya.
Sebelumnya, Istana mengabarkan Presiden Jokowi akan segera mengumumkan susunan anggota panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga: Rencana Sri Mulyani Diusung PDIP Maju Pilgub DKI Jakarta
Untuk itu, Koordinator Staf Khusus Presiden RI Jokowi, Ari Dwipayana menyebut, pansel akan diumumkan pada akhir bulan Mei. "Pembentukan pansel capim KPK masih dalam proses yang rencananya akan diumumkan pada bulan ini," kata Ari melalui keterangan tertulis, dikutip Kamis 9 Mei 2024.
Meski begitu, Ari belum merinci nama-nama orang yang menjadi kandidat pansel capim KPK itu. Yang jelas nantinya, pansel akan berisikan sembilan orang, terdiri dari lima orang dari unsur pemerintahan dan empat orang dari unsur masyarakat.
"Nama-nama calon anggota Pansel Capim dan Dewas KPK masih terus digodok dengan memperhatikan harapan masyarakat utk mendapatkan anggota Pansel yang kredibel dan berintegritas," ucap Ari.
Baca Juga: Menunggu APBD Malut Normal, KPK Bakal Soroti Penggunaan Anggaran Pokir Dewan
Selain itu, diketahui, masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan selesai akhir tahun ini. Sesuai ketentuan, Presiden akan membentuk pansel dalam menyaring calon pimpinan KPK terpilih untuk periode selanjutnya.
