Network
SUARA TERNATE - Perihal untuk membiayai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons dengan menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah yang akan memotong gaji para pekerja sebesar 3 persen.
Terkait hal itu, Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, mengungkapkan kekhawatiran mendalam dari para guru, khususnya guru swasta dan honorer, atas pemotongan gaji yang direncanakan.
Adapun, hal tersebut seperti tertulis dalam sebuah keterangan yang diterbitkan, Kamis, 6 Juni 2024, sebagaimana dijelaskan Sastriwan bahwa banyak guru yang merasa cemas akan kesulitan finansial jika iuran Tapera ini tetap diberlakukan.
Baca Juga: Soal Tapera, Kemenaker Sebut Pemerintah Belum Sosialisasikan Secara Masif
"Para guru swasta dan honorer merasa cemas, karena lagi-lagi akan terjadi pemotongan gaji," tutur Satriwan.
Bahkan, dia menambahkan lebih lanjut bahwa, ada ketidakpastian terkait manfaat langsung dari program Tapera, karena hingga saat ini belum jelas ada orang yang berhasil membeli rumah dari tabungan tersebut.
"Guru-guru juga khawatir apakah dana dari program ini bisa dicairkan," ujarnya.
Sementara, jika dilihat dari Survei Kesejahteraan Guru yang dilakukan oleh IDEAS pada tahun 2024, menunjukkan bahwa sebanyak 42,4 persen guru di Indonesia menerima gaji bulanan di bawah Rp 2 juta.
Baca Juga: Kumpulkan Iuran Tapera Amankan Kas Negara, Begini Alasan Anak Buah Sri Mulyani
Untuk itu, dari survei yang sama, diketahui 74,3 persen penghasilan guru honorer atau kontrak berada di bawah angka tersebut.
"Nah, jika guru tersebut berada di wilayah provinsi dengan Upah Minimum Rp 2 juta, seperti Jawa Tengah dan DIY, mereka dianggap layak ikut Tapera. Padahal dengan gaji sekecil itu mereka masih harus dipotong Tapera dan banyak potongan lainnya," tambah Satriwan.
Bukan hanya itu, kekhawatiran mengenai keberlanjutan dan transparansi Tapera juga menjadi perhatian. Sementara, terdapat kecemasan bahwa nasib Tapera bisa berakhir seperti kasus asuransi Asabri dan Jiwasraya yang mengalami korupsi besar-besaran.
Baca Juga: Simak! Ini Pengurus dan Anggota Tapera, Serta Besaran Gajinya
"Bagaimana kalau Tapera berakhir naas seperti Asabri dan Jiwasraya? Guru itu kelompok marjinal dan lemah, tidak punya kekuatan melawan atau menggugat. Peluang mengadu dan memprotes juga sangat kecil," jelas Iman Zanatul Haeri, Kepala Bidang Advokasi P2G.
Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa iuran wajib bagi pekerja untuk Tapera adalah sebesar 3 persen, namun rencana ini kini mendapatkan tentangan yang signifikan dari kalangan pendidik. P2G mengajak pihak-pihak terkait untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang skema pembiayaan yang lebih adil dan tidak memberatkan para guru.
