Network
SUARA TERNATE - TNI Angkatan Udara umumkan sertifikat tanah untuk lahan berdirinya Museum Perang Dunia (PD) II dan Museum Trikora di Morotai, Maluku Utara, tidak dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah setempat.
Hal tersebut diumumkan TNI Angkatan Udara melalui laman resminya yang diakses di Jakarta, Senin 10 Januari 2022.
Alasannya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon minggu lalu memutuskan penerbitan sertifikat tanah di atas lahan dua museum itu tidak sah secara hukum.
Baca Juga: Mendagri Apresiasi Pemprov Maluku Utara dan Pemkab Pulau Morotai, Ini Alasannya
"PTUN Ambon mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 06/Desa Juanga 24 Desember 2014, [...] dan mewajibkan tergugat mencabut sertifikat tersebut," kata Penerangan Lanud Leo Wattimena sebagaimana dikutip dari laman resmi TNI AU.
TNI AU melalui Komando Operasi TNI Angkatan Udara III pada Agustus 2021 menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pulau Morotai atas penerbitan sertifikat tanah untuk lahan tempat berdirinya Museum PD II dan Museum Trikora.
Gugatan bernomor 24/G/2021/PTUN.ABN itu kemudian diputus oleh majelis hakim PTUN Ambon pada tanggal 6 Januari 2022.
TNI AU menyampaikan tanah tempat berdirinya dua museum itu merupakan di bawah tanggung jawab Lanud Leo Wattimena sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penetapan Status Penggunaan (PSP) dari Kementerian Keuangan ke Kementerian Pertahanan cq TNI AU.
Baca Juga: Kunjungi Morotai, Moeldoko Kaget Lihat Proses Belajar Mengajar di Sekolah Ini
