Network
SUARA TERNATE - Penurunan tarif tes PCR dari Rp300 ribu menjadi Rp 275 ribu untuk Pulau Jawa-Bali dan Rp300 ribu untuk luar Jawa-Bali disorot Ombudsman RI.
Anggota Ombudsman RI, Robert Endi Jaweng menilai merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 12/2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional, seharusnya tes PCR bisa digratiskan seperti halnya vaksin.
Sebab, baik PCR maupun vaksin sama-sama bagian dari pencegahan penularan Covid-19. Kalau vaksinasi adalah kekebalan komunitas, imunitas individual, maka testing PCR bagian dari cara mencegah transmisi atau penularan.
Baca Juga: Carlo Ancelotti Persilahkan Eden Hazard Tinggalkan Real Madrid
"Saat ini vaksinasi menjadi program pemerintah yang diberikan kepada masyarakat secara gratis. Karena itu, seharusnya PCR juga disamakan oleh pemerintah dengan vaksin, yakni dengan mengratiskan,” ujar Robert dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu 30 Oktober 2021
Diakui, jika tes PCR diberikan gatis entu akan membankan keuangan nagera. Namun pemerintah juga perlu mencari jalan keluar dengan berkonsultasi dengan DPR mengenai batasan tarif tertinggi tes PCR tersebut sehingga tidak membebankan ke masyarakat.
Baca Juga: Catat, Ini Jadwal Terbaru Seleksi PPPK Guru Tahap 2. Pendaftaran Dimulai 1 November 2021
“Setiap masalah atau setiap kebijakan yang membebani masyarakat lebih dari kemampuan mereka dalam membayar mestinya harus konsultasi ke DPR karena ini sudah membebani,” ucapnya.
Sebagaimana diketahui, penetapan batas atas harga tes PCR diatur oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan mengenai penyesuaian harga tes PCR untuk wilayah Jawa-Bali dan di luar wilayah Jawa-Bali. Evaluasi harga tes PCR dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR.
