Network
SUARA TERNATE - Pemerintah merespon rencana aksi demo besar-besaran yang akan digelar mahasiswa di Istana Negara pada Senin 11 April 2022.
Jelang aksi demo yang akan melibatkan 1.000 mahasiswa ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pun langsung menggelar Rapat Koordinasi Terbatas dengan Polri, Sabtu 9 April 2022
Rakor terbatas yang berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam itu, dihadiri Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri Irjen Pol Merdisyam yang mewakili Kapolri.
Baca Juga: Catat! Ini Syarat Terbaru Ibadah Haji 2022, Usia Dibawah 65 Tahun dan Sudah Divaksin Penuh
Dikutip suaraternate.com dari ANTARA, dalam rapat itu, Mahfud MD mengingatkan pihak aparat tidak boleh ada kekerasan saat menjaga dan mengawal aksi unjuk rasa mahasiswa.
“Dalam menghadapi rencana unjuk rasa itu, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum, agar melakukan pelayanan dan pengamanan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing provokasi,” kata Mahfud dalam rapat.
Baca Juga: Terbanyak dalam Sejarah, BTS Raih 7 Nominasi di Billboard Music Awards 2022
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan pemerintah memperhatikan rencana unjuk rasa itu dengan seksama.
“Pemerintah menilai adanya unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi. Meski demikian, Indonesia juga adalah negara nomokrasi atau negara hukum,” kata Mahfud.
