Network
SUARA TERNATE - Belum 24 jam pasca mengumumkan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri mulai 28 April 2022, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menuai protes dari anggota DPR RI.
Bahkan, protes tersebut datang dari kader PDIP di senayan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Anggota Komisi VI DPR itu meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut karena dianilai bisa merugikan petani sawit dan mendorong lonjakan harga.
“Karena ujungnya, kebijakan tersebut bisa merugikan petani kecil dan mendorong lonjakan harga, termasuk produk turunan seperti minyak goreng,” kata Deddy Jumat 22 April 2022 sebagaimana dikutip dari Antara.
Baca Juga: Takut Melawan, Pasutri Korban Begal di Palembang Pilih Kehilangan Sepeda Motor
Menurut dia, keputusan pemerintah melakukan moratorium ekspor crude palm oil (CPO) dan minyak goreng akan tepat apabila dilakukan dalam jangka waktu pendek.
Hal itu bisa dipahami sebagai langkah untuk memastikan kecukupan pasokan di dalam negeri serta penurunan harga di tingkat domestik.
“Tetapi ini bisa merusak industri CPO secara keseluruhan, industri minyak goreng juga; dan ini merugikan petani-petani kecil yang ada di pedalaman, terutama petani sawit kecil, pemilik lahan sawit sedang, dan pemilik kebun sawit yang tidak memiliki pabrik pengolahan CPO, refinery atau pabrik minyak goreng.” terangnya.
Baca Juga: Viral Surat Edaran Ormas Berkop Pemuda Pancasila Minta THR ke Warga, Polisi Keluarkan Imbauan Keras
Dia mengingatkan bahwa sekitar 41 persen pelaku industri sawit adalah rakyat kecil. "Jadi ini menyangkut jutaan orang dan mereka yang pertama akan menderita akibat kebijakan tersebut,” tegasnya
