Network
SUARA TERNATE - Mengenai gugatan sengketa Pemilu 2024 yang akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sebut pihaknya sudah siap 90 persen.
Direktur Eksekutif Tim Hukum Nasional AMIN, Zuhad Aji Firmantoro menyampaikan hal tersebut merespons pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat dialog Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Selasa, 19 Maret 2024.
“Seluruh permohonan lalu beserta dengan alat bukti, saksi terus kita kumpulkan, terus kita siapkan, dan insyaallah kalau per hari ini ya 90% kita sebenarnya sudah siap, tinggal menunggu saja kapan diumumkan dan kapan ditetapkannya hasil rekapitulasi itu,” tutur Zuhad.
Baca Juga: Wacana Gibran Calon Kandidat Ketum Partai Golkar, Dave Laksono: Belum Ada Munas Tuh
Sementara itu, Zuhad juga mengatakan ada 1.000 advokat yang akan memperkuat laporan sengketa pemilu dari pihaknya. Walau begitu, kata Zuhad menambahkan, jumlah advokat bukanlah yang terpenting dalam menghadapi sidang pembuktian di Mahkamah Konstitusi.
“Kalau dari sisi jumlah, jumlah seribu itu sudah kita miliki itu sejak awal kita dibentuk, kalau di dalam SK saja kita itu ada 1.200 orang yang bergabung di dalam tim hukum,” kata Zuhad.
“Tapi bukan itu sebenarnya dari pembuktian atau sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Kita tidak bicara soal kuantitas, tapi kan berbicara soal kualitas gitu, ya,” ucap dia menambahkan.
Lebih lanjut, Zuhad mengatakan, banyaknya advokat bergabung ke Timnas Anies-Muhaimin mungkin di dasari karena melihat kegelisahan atas sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu 2024.
Baca Juga: Prabowo Gibran Unggul di Sumut Menyaingi Anies dan Ganjar, KPU RI Sahkan Perolehan Suara
“Jadi karena melihat, barangkali ya, tapi ini menjadi satu tanda, mungkin banyak kemudian para advokat yang gelisah melihat berbagai bentuk dugaan pelanggaran yang terjadi sehingga makin banyak pula advokat, lawyer, penegak hukum yang bergabung dalam tim hukum nasional Amin,” ujarnya.
“Untuk bersama-sama membuktikan atau kemudian menjelaskan kepada publik dan lebih dari itu meyakinkan hakim telah terjadi pelanggaran terhadap proses pemilu kita maupun hasil pemilu kita pada tahun 2024 ini,” jelas Zuhad.
