Network
Dia menyampaikan, berdasarkan catatan DFW kasus illegal fishing dan pelanggaran teritorial di Laut Natuna Utara sampai oktober 2020 terjadi 31 kasus.
Baca Juga: Irjen Pol Napoleon Bonaparte jadi Terlapor Penganiayaan M. Kece
"Mungkin sampai 2021 ini bisa jadi 150 kasus dengan konfirmasi dari Bakamla yang menyatakan ada ribuan kapal ikan vietnam menangkap ikan secara ilegal di Natuna Utara," katanya.
Sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi PKS, kondisi geografis Natuna yang sangat jauh dari pusat Kepri (Tanjungpinang) membuat pengawasan laut tak berjalan optimal.
Menurutnya, selama ini belum terlihat pengawasan pemerintah provinsi menjaga kelautan Natuna. Sedang pemerintah kabupaten tidak bisa bertindak apapun karena tidak memiliki kewenangan di kelautan.
Kewenangan ini tertuang dalam UU 23/2014, soal kelautan baik perizinan dan pengawasan di daerah pusat yaitu perairan 12 mil ke atas. Untuk 12 mil ke bawah berada di pemerintah provinsi.
"Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan arah pembangunan Natuna pada 2016. Presiden menyebut lima pilar, yaitu, kelautan-perikanan, pariwisata, migas, pertahanan keamanan dan lingkungan hidup, tapi faktanya masih jauh dari harapan," ujar Riyono.
"Nelayan jangan dikorbankan dengan mereka menjadi "martir" yang kadang harus berkorban menjadi pesakitan karena melewati teritorial Indonesia," sambungnya.
Menurutnya, nelayan kecil dan tradisional di kawasan Laut Natuan saat ini menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan muka Indonesia di kancah internasional.
"Nelayan kecil dan tradisional di kawasan Laut Natuna sekarang menjadi garda terdepan menyelamatkan muka Indonesia di dunia internasional, masak kita tega menjadikan nelayan?" kata Riyono.***
