SUARA TERNATE - Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Risyapudin Nursin merespon gugatan trhadap dirinya yang dilakukan RAY alias Rani, mantan Polwan yang dipecatnya tahun lalu karena terbukti selingkuh dengan seorang perwira berpangkat AKBP.
Dikutip dari Antara, Risyapudin menegaskan, dirinya tidak ragu dan pandang bulu memecat anggota yang bermasalah. Termasuk Rani yang kini menggugatnya ke PTUN Ambon lantaran tidak terima dengan pemecatan tersebut.
"Saya tidak pandang bulu dan ragu memecat. Bahkan, oknum anggota Polwan Bripka Rani yang sudah resmi dilakukan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) sejak 27 September 2021, karena melanggar kode etik profesi Polri, di mana telah melakukan tindak pidana KDRT maupun penggunaan gelar akademik tanpa hak," kata Kapolda Selasa 25 Januari 2022.
Baca Juga: Singgung Edy Mulyadi dan Arteria Dahlan, Kang Emil: Saya Mohon Kita Edukasi Anak dan Cucu
Untuk kasus penggunaan gelar akademik tanpa hak, Kapolda mengatakan sudah dilakukan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut pada 11 Januari 2022.
Bahkan, saat ini Rani pun telah ditahan di Rutan Polres Ternate. "Yang bersangkutan disangkakan melanggar pasal 93 Jo Pasal 28 ayat (7) UU RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, Jo Pasal 21 ayat (1) Permenristekdikti RI Nomor 59 Tahun 2018 tentang ijasah, sertifikasi kompetensi, sertifikasi, gelar dan tata cara penulisan gelar di perguruan tinggi," ujar Kapolda.
Baca Juga: Total 10 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual oleh Guru Tari di Kota Malang dengan Modus Meditasi
Untuk kasus KRDT, Kapolda mengatakan, Rani dilaporkan oleh suaminya GS pada pada 6 Januari 2021. Laporan GS yang juga anggota Polda Malut ini tergistrasi dengan Nomor : LP/07/III/2021/Malut/SPKT .
Karena itu, Kapolda menegaskan, pemecatan Rani berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Malut Nomor : KEP/264/IX/2021 sudah sesuai perintah Kapolri. "Langkah PTDH yang dilakukan Polda Malut ini merupakan tindak lanjut dari perintah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo," ujarnya.
Baca Juga: Kasus 'Jin Buang Anak' oleh YouTuber Edy Mulyadi, Polri: Sudah Dituangkan di Polda Kaltim
Dia pun mengultimatum personilnya untuk agar menghindari aktivitas negatif yang dapat mencoreng nama baik institusi kepolisian. "Anggota yang mencoreng nama institusi Polri akan kita tindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya.
Kapolda juga mengimbau masyarakat Malut yang mendapati oknum polisi menyimpang agar segera melaporkan ke Propam Polri di Mako Kepolisian terdekat.
Baca Juga: Ingatkan Bahaya Radikal, Kasad: Harus Tahu Tempat Sampai Koordinat di Mana Kelompok Radikal Berada
"Polri tidak ragu untuk memecat 30, 50 atau pun 500 oknum anggotanya yang merusak institusi dari dalam untuk menyelamatkan 400.000 lebih anggota Polri yang telah berbuat baik," tegas Kapolda.
Dalam kasus penggunaan gelar akademik tanpa hak, Rani sendiri sempat mengajukan gugatan praperadilan kepada Kapolda atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Namun, dalam persidangan, majelis hakim PN Ternate menyatakan penetapan Rani sebagai tersangka sudah sesuai prosedur.
Selain menggugat Kapolda ke PTUN Ambon, Rani juga saat ini tengah menggugat rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (Malut) Syaiful Deni secara perdata ke PN Ternate atas kasus perbuatan melawan hukum.
Perkara yang tengah disidangkan ini buntut dari dari ditetapkannya sebagai tersangka atas kasus penggunaan gelar akademik tanpa hak.
Baca Juga: Kabar Duka, Putri Waketum Partai Golkar Nurul Arifin, Maura Magnalia Madyaratri Meninggal Dunia
Selain Rani, tahun lalu Kapolda juga memecat dengan tidak hormat tujuh oknum personelnya karena melakukan pelanggaran sangat berat termasuk didalamnya NI, alias Nikmal, anggota Polsek Jailolo Selatan, Halmahera Barat yang memperkosa remaja 18 tahun di Mapolsek Jailolo selatan.***