Film Dokumenter Dirty Vote, Dinilai Neni Sebagai Kesadaran Publik Terkait Praktik Kecurangan Pemilu 2024

- 11 Februari 2024, 22:45 WIB
Neni Nur Hayati Direktur Eksekutif DEEP (Tangkap Layar Ig@neni1783)
Neni Nur Hayati Direktur Eksekutif DEEP (Tangkap Layar Ig@neni1783) /

SUARA TERNATE - Film dokumenter dengan judul 'Dirty Vote' dinilai Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, sebagai bentuk penyadaran kepada publik, karena memuat berbagai praktik kecurangan Pemilu 2024.

"Saya melihat lebih pada pembentukan opini publik untuk menyadarkan bahwa jangan sampai memilih pasangan calon presiden-wakil presiden yang cacat hukum dan sejak awal prosesnya tidak demokratis!" tutur Neni sebagaimana di lansir pada laman Inilah, di Jakarta, Minggu (11/2/2024).

Selain itu, Neni juga mengapresiasi bagaimana kecurangan Pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif ditayangkan pada film ini. Adapun, kata dia, keresahan publik mengenai berbagai peristiwa di Pemilu 2024 ini, begitu terwakili dalam film yang melibatkan tiga pakar Hukum Tata Negara (HTN) itu.

Baca Juga: Minta Pendukungnya Tangguh Hadapi Opini Pilpres 2024, Anies: Rakyatlah Penentu Arah Masa Depan Bangsa

"Hari ini memang kita sudah tidak bisa lagi percaya terhadap penyelenggara pemilu. Bayangkan selama tahapan kampanye pemilu berlangsung, nyaris tidak ada kasus yang ditindalkanjuti secara serius oleh Bawaslu," ungkap Neni.

"Padahal dugaan pelanggaran sudah terang benderang di depan mata, lalu mengatakan bahwa itu bukan pelanggaran," tambahnya.

Menurutnya, peluit Bawaslu serasa senyap selama proses tahapan kampanye pemilu berlangsung.

Baca Juga: Pastikan Penertiban APK Efektif di Minggu Tenang Pemilu, Peran Camat dan Lurah Dilibatkan 

"Padahal, penyalahgunaan kekuasaan secara brutal dilakukan oleh presiden dengan menghalalkan segala cara. Jokowi menjadi aktor utama dalam kemerosotan demokrasi di Indonesia dan saat ini demokrasi Indonesia berada dalam titik nadir," jelas Neni, kembali.

Terkait hal itu, Neni menyampaikan, memang pemilu ada di tangan rakyat, tetapi ketika diiming-imingi bantuan sosial (bansos) dan dana bantuan lain jelang pemilihan dan pemungutan suara, maka tidak ada cara lain selain memilih apa yang sudah diperintahkan.

"Melanggengkan politik dinasti jelas memiliki dampak serius untuk kemajuan demokrasi ke depan. Jika dibiarkan memang yang akan terjadi adalah hancurnya demokrasi rasional. Jokowi memang membuat orang kecewa," kata Neni.

Baca Juga: Undangan Pemilu Masih Distribusi, Zen: Warga Ternate Bisa Cek Lokasi Pencoblosan Via Online

Editor: Randi Ishab

Sumber: Inilah.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x