Network
SUARA TERNATE - Kementrian Perdagangan (Kemedag) memastikan akan segera mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam mafia minyak goreng (migor).
Bahkan, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menegaskan, Senin 21 Maret 2022 pekan depan, pohaknya akan mengumumkan calon tersangka mafia minyak goreng.
Lutfi menekankan pemerintah tidak akan mengalah kepada mafia minyak goreng dan memastikan akan menangkap mereka.
Baca Juga: Meski Dinyatakan Bersalah, Hakim Vonis Bebas 2 Polisi Penembak Laskar FPI di KM 50, Kok Bisa?
“Saya, kita pemerintah, tidak pernah mengalah apalagi kalah dengan mafia, saya akan pastikan mereka ditangkap dan calon tersangkanya akan diumumkan hari Senin," ujar Lutfi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 17 Maret 2022 malam.
Dia berujar jika praktik yang dilakukan para mafia tersebut antara lain mengalihkan minyak subsidi ke minyak industri, mengekspor minyak goreng ke luar negeri, maupun mengemas ulang minyak goreng sehingga bisa dijual dengan harga yang tak sesuai harga eceran tertinggi (HET).
“Mengalihkan minyak subsidi itu ke minyak industri, baik yang diekspor ke luar negeri, maupunn di-repack untuk dijual dengan harga yang tidak sesuai dengan HET,” ucap dia.
Disinggung soal sosok calon tersangka, Lutfi enggan berbicara banyak. Dia hanya menegaskan bilamana pemerintah akan memerangi mafia-mafia tersebut.
Baca Juga: Efektif Bersihkan Saluran Pernapasan, Begini Cara Gargle yang Benar Menururt Ahli
“Saya akan memerangi mafia-mafia tersebut dan memastikan mereka masuk penjara,” tukasnya.
Sebelumnya Lutfi menduga ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari persoalan minyak goreng. Sebab menurut dia seharusnya distribusi minyak goreng di setiap provinsi cukup bagi masyarakat
Lutfi menegaskan pihaknya tidak akan menyerah melawan mafia-mafia pangan yang ada di Indonesia. Hal ini menyusul belakangan ini kelangkaan minyak goreng di Tanah Air.
“Saya ingin menekankan bahwa tidak ada saya menyerah kepada mafia-mafia, terutama mafia pangan, tidak ada yang saya utarakan itu,” kata Lutfi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR.***
